Penjualan Barang Impor di "E-Commerce" Harus Dibatasi

JAKARTA - Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang dicanangkan pemerintah diharapkan tidak hanya didukung oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah (pemda) dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi juga harus melibatkan perusahaan swasta, khususnya perusahaan jasa platform perdagangan atau e-commerce.

Perlunya dukungan dari perusahaan perdagangan berbasis platform digital itu karena selama ini lonjakan impor terutama barang-barang konsumsi salah satunya masuk melalui kanal perdagangan digital itu.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Teten Masduki, dalam keterangan tertulisnya usai mencanangkan Gernas BBI di Batam, Kepulauan Riau, pekan lalu, mengajak masyarakat untuk mengonsumsi produk milik anak bangsa seiring pemerintah melakukan penyerapan produk UMKM minimal sebesar 40 persen dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana aturan Undang- Undang (UU) Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021.

"Kalau tidak dibeli, mereka tidak punya kesempatan untuk meningkatkan mutunya. Kalau kita beli, mereka bisa secara bertahap terus meningkatkan kualitasnya," kata Teten.

Lebih lanjut, Teten menjelaskan persiapan lain untuk menguatkan sektor UMKM dalam negeri harus diiringi pula dengan upaya meningkatkan kontribusi penjualan produk Indonesia ke pasar global sekaligus mendorong mereka agar berorientasi ekspor.
Halaman Selanjutnya....