Pemprov NTB Perkuat Transformasi Fondasi Ekonomi dan Sosial

MATARAM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat transformasi fondasi ekonomi dan sosial dalam mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan pertumbuhan ekonomi adalah indikator makro yang mencerminkan pergerakan mesin produksi daerah meliputi aktivitas industri, perdagangan, investasi, dan konsumsi, bukan ukuran langsung atas kenyamanan hidup harian masyarakat.

"Karena itu wajar apabila masyarakat masih merasakan adanya tekanan biaya hidup, sementara indikator ekonomi makro mulai membaik. Ini bukan kontradiksi, tetapi jeda waktu antara pemulihan ekonomi dan dampaknya ke rumah tangga," ujarnya di Mataram, Minggu (22/2).

Ia menegaskan, persepsi tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih utuh, terutama dinamika ekonomi NTB sepanjang 2025. NTB memulai 2025 dari kondisi yang tidak normal. Pada awal tahun, perekonomian daerah terkontraksi hingga minus 1,47 persen akibat persoalan teknis pada operasional smelter yang berdampak langsung pada sektor pertambangan, salah satu kontributor terbesar PDRB NTB. Kondisi tersebut bukan disebabkan melemah-nya daya beli masyarakat maupun lesunya sektor riil.

"Artinya, pemerintah daerah bekerja dari titik awal kontraksi, bukan dari situasi ekonomi yang stabil. Dalam kondisi seperti ini, prioritas utama adalah menghentikan penurunan, menormalkan kembali mesin ekonomi, menjaga daya beli, serta memastikan sektor-sektor produktif tetap bergerak," kata Aka sapaan karibnya.

Di akhir 2025 pertumbuhan ekonomi NTB berhasil ditutup pada level positif sebesar 3,22 persen secara kumulatif. Jika dihitung dari titik terendah minus 1,47 persen, terjadi lonjakan pertumbuhan sebesar 4,69 poin hanya dalam satu tahun. Angka ini enam kali lipat lebih besar dibandingkan kenaikan yang dirancang dalam RPJMD 2025 yang hanya sekitar 0,70 poin.

"Ini menunjukkan bahwa tahun pertama kepemimpinan Iqbal-Dinda bukan sekedar menjaga ekonomi agar tidak jatuh lebih dalam, tetapi mampu membalik kontraksi menjadi pemulihan," tegasnya.

Aka juga menekankan kebangkitan ekonomi NTB tidak semata bertumpu pada sektor tambang, ini bukan berarti mengabaikan tambang. Tapi ini sisi positif dari pertumbuhan ekonomi NTB, di tengah gangguan teknis pertambangan, di mana sektor non-tambang menunjukkan kinerja solid. Pertanian tumbuh positif didorong panen raya, perdagangan bergerak seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, jasa dan pariwisata mulai pulih, konsumsi rumah tangga tumbuh, pengangguran menurun, serta proporsi pekerja formal meningkat.

Berdasarkan penjelasan Kepala BPS NTB, apabila sektor tambang bijih logam dikeluarkan dari perhitungan, pertumbuhan ekonomi NTB justru mencapai lebih dari 8 persen secara kumulatif dan di atas 13 persen secara tahunan. Hal ini menegaskan ekonomi rakyat yang bertumpu pada pertanian, perdagangan, jasa, dan konsumsi tetap berjalan dan menjadi penopang utama pemulihan.

Terkait istilah "fondasi transformasi ekonomi dan sosial", Aka meluruskan yang dimaksud bukanlah klaim masyarakat sudah sepenuhnya sejahtera. Fondasi transformasi berarti indikator-indikator awal perubahan struktural mulai terbentuk, seperti industri pengolahan mulai beroperasi, sektor non-tambang menguat, lapangan kerja kembali terbuka, dan daya beli masyarakat terjaga.

"Ini adalah fase awal. Analogi sederhana-nya, fondasi rumah sudah dicor, tetapi bangunannya belum selesai. Tahun 2025 adalah tahun stabilisasi dan pemulihan, bukan tahun panen hasil," jelasnya.

Ia juga mengingatkan tekanan yang dirasakan masyarakat saat ini banyak dipengaruhi oleh inflasi pangan nasional, seperti harga beras, cabai, daging ayam, dan tarif listrik, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah. Oleh karena itu, tidak tepat jika seluruh beban biaya hidup langsung disimpulkan sebagai kegagalan pertumbuhan ekonomi NTB.