'Bawa Nama Saya untuk Proyek? Laporkan!' – Amuk Bupati Mimika ke Oknum Pencatut Nama

TIMIKA - Bupati Mimika Johannes Rettob memberikan peringatan keras kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak tunduk pada tekanan oknum yang mengatasnamakan pimpinan daerah untuk mendapatkan proyek.

Penegasan ini disampaikan menyusul penyerahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

“Tidak ada orang-orang yang bawa nama kami atau mengaku sebagai orangnya Bupati atau Wakil bupati hanya untuk mendapatkan proyek. Segera klarifikasikan kepada kami,” tegas Johannes Rettob di Timika, Kamis.

Pernyataan tegas ini juga disampaikan oleh Bupati Mimika saat menyerahkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) 2026 Rabu (25/2) bahwa dirinya dan Wakil Bupati Mimika tidak akan melakukan intervensi proyek.

"Saya dan pak Wakil tidak intervensi proyek" ujarnya.

Ia meminta kepada pimpinan OPD agar segera merealisasikan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) 2026 yang telah diserahkan kepada masing masing OPD.

Ia menjelaskan proses penyerahan DPA ini melalui satu proses yang panjang . Setelah APBD Kabupaten Mimika 2026 ditetapkan pada bulan November oleh DPRD Kabupaten Mimika. Dokumen APBD kemudian diregistrasi dan kirim ke Provinsi Papua Tengah untuk dilakukan evaluasi.

“Kita melakukan evaluasi APBD secara daring dengan provinsi. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain Papua Tengah, Mimika yang paling lama dievaluasi karena APBD cukup besar dengan program kerja sangat banyak,” kata Johannes Rettob.

Ia mengatakan setelah dievaluasi dokumen APBD, Pemda kembali melakukan penyempurnaan, kemudian melaporkannya ke Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh nomor register tingkat pusat.

“Kemudian kita sudah membuat Peraturan Bupati terkait ini (DPA) sehingga, kita sudah bisa serahkan,” kata Johannes Rettob.

Ia menegaskan bahwa tidak ada hubungannya penyerahan DPA dengan pergantian pejabat.

“Pejabat diganti program tetap jalan, ini prinsip. Kalau PPK nya digeser maka ganti tidak ada masalah.Kita serahkan DPA untuk dijalankan,” kata Johannes Rettob

Ia meminta kepada pimpinan OPD agar segera menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Saya lihat banyak yang belum, Surat Keputusan (SK) yang sudah saya tangani itu bendahara,” kata Johannes Rettob.