Pemerintah Dorong Transisi Energi

JAKARTA - Pemerintah menegaskan Indonesia akan segera bergerak meninggalkan penggunaan energi fosil dan mengganti ke energi terbarukan sebagai bentuk mitigasi perubahan iklim. Untuk itu, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah skenario untuk mendukung rencana tersebut.

"Presiden ingin melihat Indonesia ini betul-betul menjadi bagian untuk membuat dunia lebih ramah lagi dan lebih hijau lagi," ujar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Konferensi Pers Virtual yang dipantau dari Jakarta, Kamis (22/4).

Luhut menegaskan dalam peringatan Hari Bumi itu, yang dilakukan setiap 22 April setiap tahunnya, memuji langkah hijau yang dilakukan perusahaan itu dan berbagai entitas bisnis yang ikut serta dalam kolaborasi tersebut sehingga layanan ramah lingkungan bisa tersedia untuk masyarakat luas.

Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga mengajak segala pihak untuk bersama-sama saling membantu untuk mendorong Indonesia mencapai net-zero emission atau netralitas karbon seperti yang ditargetkan oleh pemerintah. Indonesia sendiri, tegas Luhut, telah menjadi salah satu acuan yang sangat efisien dalam pengelolaan energi baru terbarukan.

"Kita tidak terlalu lama tentu akan juga meninggalkan nanti energi-energi fosil dan kita akan masuk energi-energi terbarukan untuk menghindari pemanasan bumi," tegasnya.

Target itu akan terus didorong agar Indonesia bisa mencapai lebih cepat netralitas karbon dari yang direncanakan sebelumnya pada 2060.

Sebelumnya, Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan beberapa skenario agar Indonesia mencapai netralitas karbon yaitu pada 2045, 2050, 2060, dan 2070. Dia menegaskan berbagai skenario itu memiliki implikasi terhadap pola pembangunan yang akan dipilih dan kebijakan yang akan diterapkan.

Tingatkan Investasi

Pada kesempatan lain, anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengingatkan pemerintah agar fokus dalam meningkatkan investasi yang dapat mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) karena manfaatnya selain meningkatkan elektrifikasi juga mengurangi BBM impor.

"(PLTS) ini dapat meningkatkan kontribusi listrik EBT, elektrifikasi menuju 100 persen dan reduksi BBM impor sekaligus. Jadi, pemerintah jangan ragu-ragu untuk memberikan insentif," kata Mulyanto dalam keterangan, Kamis (22/4).

Menurut dia, PLTS sangat prospektif karena selain harganya kompetitif juga sangat fleksibel untuk dipasang di atap rumah-rumah masyarakat. Dia juga mengingatkan Indonesia memiliki harta karun sumber energi surya yang sangat besar, karena sebagai negara yang dilalui garis khatulistiwa, di mana matahari bersinar sepanjang waktu.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi itu mencapai lebih dari 200 GW. Sementara sampai 2020, pemanfataan listrik dari sumber energi ini baru mencapai 150 MW atau sebesar 0,07 persennya.

Selain itu, menurut Mulyanto, PLTS memiliki keunggulan dari segi fleksibilitas lokasi pembangkit karena tidak seperti sumber energi lain yang sangat ajek terkait lokasi pembangkitnya, panel listrik energi surya ini dapat bahkan dipasang di atas atap rumah atau kantor.

"Yang utama, karena perkembangan teknologi harga energi surya terus turun dan semakin kompetitif. Pada 2013, harga listrik tenaga surya sebesar 20 sen dollar (per kWh)," ungkapnya dan menambahkan, lima tahun terakhir harganya menurun sampai separonya menjadi 10 sen.