Imigrasi Perluas Pemberdayaan Desa untuk Dukung Ketahanan Pangan

YOGYAKARTA – Program Desa Binaan Imigrasi akan diperluas untuk ikut memperkuat ketahanan pangan nasional. Direktorat Jenderal Imigrasi menyiapkan pengembangan kegiatan budidaya komoditas pangan di desa-desa binaan dengan menyesuaikan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan penguatan kegiatan tersebut akan dilakukan secara lebih masif dalam satu hingga dua bulan mendatang. Sejumlah daerah bahkan telah menjalankan pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Binaan Imigrasi.

"Di beberapa daerah sudah kita lakukan pemberdayaan termasuk di Gunungkidul dan kami sudah siapkan satu hingga dua bulan ke depan lebih masif," katanya di Gunungkidul, Selasa.

Beberapa wilayah yang telah membentuk Desa Binaan Imigrasi antara lain Provinsi Banten, Provinsi Jambi, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Program tersebut diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo.

"Jadi Imigrasi itu selama ini memang diberikan keleluasaan untuk berkreativitas (memperkuat ketahanan pangan)," ujarnya.

Hendarsam mengatakan Ditjen Imigrasi belum menentukan target luasan lahan yang akan ditanami secara nasional. Penentuan luas lahan akan disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah.

"Tapi ada di beberapa daerah, yang sudah berjalan. Saya minta itu diperluas," katanya.

Menurut dia, jenis komoditas yang dikembangkan juga tidak akan diseragamkan. Pemilihannya mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kondisi iklim di wilayah masing-masing.

"Contohnya di Muaro Jambi, mereka dengan masyarakat sekitar menanam melon. Karena memang di sana diperlukan itu," ujarnya.

Untuk memperkuat pelaksanaan program, Ditjen Imigrasi juga berencana menggandeng perusahaan swasta. Keterlibatan sektor swasta diarahkan antara lain melalui program tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung kebutuhan masyarakat di desa binaan.

Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan bibit tanaman pangan maupun pendampingan kepada masyarakat dalam proses budidaya hingga memperoleh hasil panen.

"Bisa melalui bimbingan. Bibit itu disalurkan ke masyarakat sekitar yang menanam hingga mendapatkan hasil daripada itu," katanya.

Hendarsam mengatakan pelaksanaan Desa Binaan Imigrasi saat ini didukung sekitar 1.000 Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap Pimpasa membina lima desa.

Dengan cakupan pendampingan tersebut, jumlah desa binaan berpotensi mencapai sekitar 50.000 desa apabila program dapat dijalankan secara maksimal.

"Jadi kemungkinan akan ada kurang lebih 50.000 desa binaan apabila ini maksimal dan kita bisa maksimalkannya," ujarnya.