Di Sidang ke-46 AMTWG, Ditjen Hubla Sampaikan Sejumlah Usulan Perkembangan Transportasi Laut

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), Kementerian Perhubungan kembali turut serta dalam Delegasi Pemerintah Indonesia menghadiri Pertemuan Kelompok Kerja Transportasi Maritim Asean ke-46 (The 46th Asean Maritime Transport Working Group) yang diselenggarakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada 6-8 Mei.

Pertemuan yang dipimpin oleh Brunei Darussalam selaku Chair ini dihadiri oleh seluruh negara anggota Asean, serta negara mitra dialog, termasuk Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan.

Pemimpin delegasi Republik Indonesia yang juga Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan mengungkapkan beberapa hal penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama adalah agenda terkait Asean Single Shipping Market (ASSM), dimana Brunei Darussalam menyampaikan data analisis kinerja pelabuhan di Asean pada 2023 berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Institut Maritim Malaysia (MIMA) dari data-data terbaru yang diberikan oleh negara-negara Asean.

Pada agenda ini, Lollan melanjutkan, Negara Anggota diharapkan dapat memberikan informasi terbaru mengenai mekanisme koordinasi nasional tentang pembangunan infrastruktur pelabuhan dan jalan serta rencana induk nasional untuk pembangunan pelabuhan dan jalan untuk akses pelabuhan yang lebih baik.

"Dalam hal ini, kami menyampaikan Pemerintah Indonesia telah menunjuk Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian untuk mendukung peningkatan konektivitas Indonesia melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan cara penyelesaian masalah (debottlenecking), khususnya terkait dengan perizinan, untuk menyelesaikan Pembangunan Pelabuhan yang termasuk dalam daftar PSN," kata Lollan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/5).

Lebih lanjut, Indonesia juga berupaya untuk mendukung aksesibilitas dari Pelabuhan melalui jalan akses dari dan menuju Pelabuhan, serta mendorong pengembangan Kawasan Industri untuk mendukung pemanfaatan Pelabuhan.

Selain itu, peningkatan konektivitas di Indonesia juga didukung melalui dibentuknya Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), yang berfungsi sebagai unit koordinasi dalam pengambilan Keputusan untuk mendorong penyelesaian masalah yang muncul akibat kurang efektifnya koordinasi beragam pemangku kepentingan.

Dalam rapat dimaksud, setiap negara melaporkan kegiatan terkait keamanan pelabuhan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023. Lebih lanjut, Indonesia juga mengapresisasi dan menyampaikan terima kasih untuk penyertaan Indonesia dalam program Asean Regional Training Center for VTS (ARTV) yang diselenggarakan dengan baik di MATRAIN Marine Department of Malaysia (Jabatan Laut Malaysia). Pada tahun 2023 (November) untuk Training Phase-4 melalui metode E Learning dan pertemuan tatap muka. Indonesia mengikutsertakan 2 orang peserta yakni dari VTS Palembang dan VTS Samarinda.