Pemkab Poso Siapkan Dua Posko Induk sebagai Pusat Koordinasi Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan

POSO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso, Sulawesi Tengah menyiapkan dia posko induk yang berfungsi sebagai pusat koordinasi siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Dua posko yang kami dirikan berada di wilayah Pamona dan Lore, karena wilayah itu sangat rawan terhadap potensi karhutla," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Poso, Dharma Metusala di Poso, Rabu (09/9).

Ia mengemukakan tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di kabupaten itu, sekaligus menindaklanjuti arahan pemerintah bahwa bulan September menjadi puncak kewaspadaan karhutla, sehingga Pemkab Poso mendirikan posko siaga.   

Dalam pelaksanaan operasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang digunakan pusatkan melalui posko induk.

"Kami juga mengapresiasi inisiatif warga di desa yang telah membentuk posko siaga. Artinya partisipasi ini merupakan bentuk kesadaran warga terhadap ancaman karhutla karena dampaknya dirasakan langsung oleh warga," ujarnya.  

Dharma menjelaskan menghadapi kondisi darurat dampak fenomena El Nino Pemkab Poso melaksanakan penanganan terpadu dengan melibatkan personel BPBD, Pemadam Kebakaran, TNI/Polri, Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah melalui unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), termasuk pemerintah kecamatan dan desa.

Di posko siaga juga dilengkapi dengan peralatan penunjang berupa mobil pemadam kebakaran, mobil tanki penyuplai air, alat pemukul api maupun tanki semprot.

"Alat dan fasilitas pendukung operasi kami siapkan meskipun dengan jumlah terbatas tetapi kami berupaya mengoptimalkan penggunaannya," ucapnya.  

Menurut data BPBD setempat sejak Agustus hingga September 2026 lahan terdampak karhutla mencapai 427 hektare dan paling banyak terdampak di wilayah Kecamatan Lore atau Napu.

Dia mengatakan, sulitnya akses jalan maupun kurangnya sumbar air di sekitar titik kebakaran menjadi tantangan bagi pemerintah, saat ini penanganan dilakukan masih mengadakan metode manual dan belum ada opsi penggunaan sumbar daya yang lebih besar serta modern.  

"Dengan sumber daya manusia dan peralatan yang ada kami optimis masih masih bisa menghadapi tantangan di lapangan dalam melaksanakan operasi pemadaman karhutla," tutur Dharma.

Ia mengatakan PBPD Poso juga telah mengusulkan perubahan peralatan ke BPBD Sulawesi Tengah, usulan itu telah mendapat tanggapan positif dan Poso mendapat sekitar 100 unit tanki semprot untuk digunakan dalam kegiatan pemadaman karhutla.

"Alat-alat itu selain untuk memenuhi kebutuhan tim gabungan, juga diserahkan ke desa untuk dimanfaatkan dalam penanganan kegiatan yang sama," kata dia lagi.