Hindari OTT KPK, Gubernur NTB Minta Hibah Uang Melalui Pokir DPRD Ditiadakan
📅 Kamis, 03 Sep 2026, 22:43 WIB | Oleh: Sujar
"Nah, kami nggak bisa pakai ukuran lain, KPK memakai ukuran dari hasil survei penilai integritas atau indeks integritas nasional," kata Maruli usai rapat koordinasi tersebut di Mataram, Rabu (2/9).
Maruli menyebut sejumlah sektor yang dinilai rawan terhadap penyalahgunaan kewenangan, antara lain perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pemberian hibah, serta manajemen sumber daya manusia.
KPK juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap mekanisme Pokir DPRD sejak tahap perencanaan hingga realisasi.
Like, Share, Comment:
![Citadines Antasari Luncurkan "Love in the City", Paket Pernikahan Mewah hingga 500 Tamu](https://media.koran-jakarta.com/images/image-article/2026-09/03/citadines-antasari-luncurkan-love-in-the-city-paket-pernikahan-mewah-hingga-500-tamu-6a99355ee269e.jpg "Citadines Antasari Luncurkan "Love in the City", Paket Pernikahan Mewah hingga 500 Tamu")
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!