Makin Jos, Anggaran Alat Kontrasepsi Ditambah

Doc: ANTARA/Ardiansyah.

Ket. Penyuluh Keluarga Berencana memberikan penyuluhan pengenalan alat kontrasepsi kepada sejumlah calon akseptor di Poskesdes Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Kamis (25/6).

JAKARTA -- Komisi IX DPR RI bersepakat dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN RI terkait usulan tambahan anggaran tahun anggaran 2027 sebesar Rp500 miliar yang dialokasikan untuk pengadaan alat obat kontrasepsi (alokon).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dalam rapat kerja bersama Kemendukbangga di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis mengatakan pengadaan alokon menjadi penting karena terkait dengan pengendalian kependudukan yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan struktur penduduk tetap sehat.

Ia juga mengingatkan bonus demografi tidak otomatis menjadi keuntungan apabila peningkatan jumlah penduduk usia produktif tidak diiringi penciptaan manusia dan lapangan kerja yang produktif.

“Kita memiliki angkatan kerja yang jumlahnya banyak, lapangan pekerjaannya tidak tersedia karena kemajuan teknologi yang hari ini mungkin di sektor industri tidak lagi atau sudah mulai melakukan otomatisasi, tidak menggunakan tenaga kerja kasar yang semakin berkurang, lalu penggunaan artificial intelligence juga semakin dominan. Jadi ini benar-benar harus tepat nih kebijakan dari pemerintah,” ujar dia.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyinggung mengenai anggaran kegiatan strategis Kemendukbangga/BKKBN RI Tahun Anggaran 2027 untuk pengadaan alokon yang hanya dialokasikan sebesar Rp350.000.000.000. Menurutnya, anggaran untuk alokon ini idealnya berkisar antara Rp800 miliar hingga Rp1 triliun.

Senada dengannya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh juga mendorong Kemendukbangga/BKKBN RI untuk melakukan penambahan anggaran pengadaan alokon sebesar Rp500 miliar. Ia menilai anggaran sebesar Rp350 miliar ini tidak memadai, terlebih pada 2026 tidak tersedia anggaran alokon serta masih banyaknya jumlah kehamilan yang tidak diinginkan.

“Karena kita yang selalu melakukan sosialisasi ke masyarakat, kalau kita sudah berubah dua anak lebih sehat, bukan dua anak cukup lagi. Tentunya kita juga berpikir bagaimana ini salah satu untuk menghindari stunting itu adalah dengan perencanaan keluarga. Salah satu perencanaan keluarga adalah dengan alkon,” kata dia.