SDA Papua Barat Melimpah, DPD Minta Perusahaan Perkuat Pendidikan dan SDM Lokal
📅 Minggu, 30 Agu 2026, 02:00 WIB | Oleh: Tim PenulisDalam konteks Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Filep menegaskan, dana Otsus dan TJSL perusahaan merupakan dua instrumen berbeda yang tidak dapat dipertukarkan untuk menjawab persoalan pendidikan di wilayah Papua Barat.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka partisipasi sekolah Papua Barat berdasarkan Susenas Maret 2025 masih tinggi pada usia 7-12 tahun, tetapi menurun pada kelompok usia 19-23 tahun yang berkaitan dengan pendidikan tinggi.
“Dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Papua Barat juga mencatat rata-rata lama sekolah pada 2023 sebesar 7,93 tahun, masih di bawah rata-rata nasional 8,77 tahun,” katanya.
Menurut dia, Papua secara keseluruhan memerlukan penambahan guru berkualitas, beasiswa, sekolah berasrama, laboratorium, teknologi pendidikan, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, riset, serta peningkatan kualitas guru.
Dia mengusulkan tujuh prioritas TJSL pendidikan, yakni beasiswa berkelanjutan bagi orang asli Papua, revitalisasi sekolah di wilayah terdampak operasional perusahaan, dan peningkatan kompetensi guru secara merata.
Prioritas lainnya mencakup pembangunan laboratorium dan digitalisasi pendidikan, pendidikan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan industri, beasiswa bidang strategis, serta penyerapan lulusan Papua ke dunia kerja.
"Kalau perusahaan membutuhkan tenaga kerja berkualitas, maka perusahaan juga harus ikut membangun sekolah dan universitas yang menghasilkan tenaga kerja tersebut," ujarnya.
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!