State Capitalism Dinilai Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Pakar Soroti Peran Negara hingga Tantangan Fiskal

JAKARTA - Perubahan tatanan ekonomi global mendorong semakin besarnya peran negara dalam pembangunan ekonomi di berbagai belahan dunia. Ketidakpastian geopolitik, fragmentasi rantai pasok, persaingan memperebutkan sumber daya strategis, hingga kebutuhan memperkuat ketahanan ekonomi nasional membuat banyak negara tidak lagi hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai investor, pemilik modal, pengarah kebijakan industri, dan pengelola aset strategis.

Di Indonesia, kecenderungan tersebut terlihat melalui berbagai kebijakan strategis seperti penguatan BUMN, pembentukan Danantara, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, hingga program-program prioritas nasional lainnya. Fenomena itu menjadi tema utama dalam Economic Frontline 2026 bertajuk State Capitalism 2.0: Driving Indonesia's Next Phase of Growth, yang mempertemukan ekonom, akademisi, pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membahas peluang serta tantangan penguatan peran negara dalam perekonomian.

Salah satu sesi diskusi bertajuk The Impact of Growing State Capitalism Toward Fiscal Policy and Energy Transition digelar pada Rabu (29/7) dengan menghadirkan sejumlah ekonom dan praktisi. Ketua Soemitro Economic Forum, Harryadin Mahardika, mengatakan pemerintah perlu memberi perhatian serius terhadap kesehatan fiskal serta keberlanjutan program strategis nasional, termasuk transisi energi, di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.

Harryadin juga menyoroti dampak state capitalism terhadap industri kreatif. Menurutnya, sejumlah negara seperti China, Singapura, dan Uni Emirat Arab berhasil mendorong pertumbuhan industri kreatif melalui dukungan pemerintah, namun intervensi negara yang terlalu besar di beberapa negara justru membuat sektor tersebut kehilangan daya saing dan gagal berkembang.

Peneliti Senior LPEM FEB UI, Vid Adrison, menilai kehadiran pemerintah tetap dibutuhkan untuk menciptakan keadilan dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Namun, ia mengingatkan agar intervensi negara dilakukan secara proporsional sehingga tidak menimbulkan distorsi dalam pelaksanaan kebijakan publik.

“Saya pakai analogi makanan, kehadiran pemerintah seperti garam. Tidak boleh terlampau banyak. Ada kadar tertentu. Ekonomi seperti itu, intervensi pemerintah yang terlalu berlebihan, itu sama seperti makanan yang terlampau asin,” ujar Vid.

Vid juga mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), menurutnya hanya sekitar 15 persen masyarakat yang benar-benar membutuhkan program tersebut, sementara implementasinya diberikan secara lebih luas.

Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, mengingatkan bahwa ekspansi pembangunan infrastruktur melalui BUMN telah memberikan kontribusi besar pada era Presiden Joko Widodo, namun juga memunculkan tekanan terhadap kondisi keuangan sejumlah BUMN karya. Ia menilai jika pola tersebut diteruskan tanpa perubahan, maka risiko terhadap APBN dan sektor perbankan dapat meningkat.

Menurut kajian CELIOS pada 2024, Program Makan Bergizi Gratis sebaiknya diprioritaskan bagi sekitar 50 persen anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, defisit anggaran juga dinilai perlu tetap dijaga agar tidak melampaui batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Climate and Asset Principal Think Policy, Andhyta Firselly Utami, mengutip buku Gambling on Development karya Stevan Dercon yang menilai keberhasilan pembangunan tidak semata ditentukan oleh kualitas institusi. Ia menjelaskan bahwa faktor terpenting adalah adanya kesepakatan politik dan ekonomi di kalangan elite untuk menjadikan pembangunan jangka panjang sebagai prioritas utama.

“Selama kesepakatan itu belum terjadi, mau didesain institusinya seperti apa pun, akan diarahkan untuk sebesar-besarnya eksploitasi dan rente jangka pendek,” kata perempuan yang akrab disapa AFU tersebut.

Ekonom PT Bank Danamon Indonesia, Hosianna Evalita Situmorang, berpandangan bahwa pembahasan tidak perlu difokuskan pada dikotomi state capitalism dan non-state capitalism. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana negara menjalankan fungsi yang diperlukan, termasuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta.

Hosianna menambahkan bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia masih terjaga di tengah ketidakpastian global. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada triwulan I 2026 mencapai Rp250 triliun atau sekitar 50,1 persen dari total investasi nasional sebesar Rp498,8 triliun.

Senior Economist Trimegah Sekuritas, Fakhrul Fulvian, menjelaskan bahwa perdebatan mengenai dominasi negara atau sektor swasta telah berlangsung selama ratusan tahun. Menurutnya, setelah periode dominasi sektor swasta sejak era Washington Consensus, kondisi ekonomi global saat ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat kembali peran negara dalam pembangunan ekonomi.