Belajar ke Tiongkok, Kejar Ketertinggalan dengan Prioritas Penguatan Ekonomi Desa

BEIJING - Pemerintah Tiongkok secara konsisten memperkuat dan memperluas program pengentasan kemiskinan di perdesaaan. Hasilnya, pendapatan per kapita masyarakat di perdesaan menunjukkan kenaikan yang stabil. 

Laporan Dewan Negara Tiongkok seperti dikutip Antara dari kantor berita Xinhua menyebutkan laporan penguatan pencapaian pengentasan kemiskinan dan pemajuan revitalisasi perdesaan itu telah diajukan untuk dibahas dalam sidang Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC), badan legislatif tertinggi negara tersebut, yang dibuka pada Selasa (25/8).

Menurut laporan tersebut, pendapatan yang siap dibelanjakan per kapita (per capita disposable income) penduduk perdesaan di wilayah-wilayah yang telah keluar dari daftar kemiskinan meningkat dari 12.588 yuan dengan asumsi kurs 1 yuan setara dengan 2.634 rupiah pada 2020, meningkat menjadi 18.627 yuan pada 2025, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 8,2 persen.

Laporan itu juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam infrastruktur perdesaan dan layanan publik, serta menyempitnya kesenjangan pembangunan dibandingkan dengan daerah-daerah lain.

Bantuan di bidang industri dan ketenagakerjaan telah ditingkatkan, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga stabilitas lapangan kerja bagi mereka yang telah berhasil keluar dari kemiskinan. Jumlah orang dari kelompok tersebut yang memiliki pekerjaan telah melampaui 32 juta jiwa.

Selain itu, laporan juga mencatat akan tantangan yang terus berlanjut, termasuk risiko jangka panjang kembali jatuh ke dalam kemiskinan serta lemahnya fondasi pembangunan di daerah-daerah yang kurang berkembang.

Ke depan, bantuan rutin akan diintegrasikan ke dalam strategi revitalisasi pedesaan secara keseluruhan, dengan menempatkan masyarakat yang berisiko kembali jatuh ke dalam kemiskinan serta daerah-daerah yang kurang berkembang tetap menjadi target utama bantuan.

Pendekatan tersebut akan menggabungkan dukungan yang berorientasi pada pembangunan dengan sistem jaminan sosial yang kokoh untuk menjamin mata pencaharian dasar.

Dorong Urbanisasi

Menanggapi hal tersebut, Dosen Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Atma Jaya, YB. Suhartoko mengatakan langkah Tiongkok itu baik jadi cermin bagi Indonesia untuk tidak mengabaikan pembangunan perdesaan. Sebab, ketimpangan pembangunan antara kota dan desa di Indonesia justru mendorong urbanisasi, kemiskinan, dan beban kota.

“Jumlah penduduk di perkotaan di Indonesia saat ini lebih tinggi daripada jumlah penduduk di perdesaan akibat proses urbanisasi yang terus meningkat. Sekitar 60,7 persen dari total penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan,” kata Suhartoko.

Walaupun persentase penduduk desa lebih sedikit, pembangunan perdesaan tidak boleh diabaikan. Ketimpangan yang semakin lebar akan mempercepat arus urbanisasi ke kota. Dampaknya, daerah perkotaan terbebani, taraf hidup turun, kesenjangan melebar, dan kemiskinan meningkat.

Suhartoko menilai orientasi pembangunan di Indonesia saat ini masih tidak seimbang antara kota dengan desa. Padahal, untuk mengejar ketertinggalan, penguatan ekonomi desa harus jadi prioritas.

Ia juga mendorong pemerintah menguatkan dunia usaha yang sesuai dengan kapasitas masing-masing desa. Suhartoko menekankan tidak ada strategi tunggal untuk semua desa karena potensi setiap wilayah berbeda.