Kebutuhan Dasar, Logistik, dan Keselamatan Korban, Prioritas Penanganan Gempa NTT

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto

Penanganan korban gempa NTT harus maksimal dengan prioritas ke korban dan percepatan distribusi bantuan kemanusiaan untuk mendukung penanganan darurat.

Indonesia berduka. Per­soalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum tuntas, bencana lain justru kembali meng­usik ketenangan masyarakat Indonesia. Menjelang peraya­an Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Ke-81 Republik Indonesia, gempa dahsyat justru mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Kabupaten Nagekeo, NTT, pada Sabtu (15/8) pukul 04.58 WIB. Akibat gempa bumi itu, ribuan masyarakat terpak­sa mengungsi dan puluhan ditemukan meninggal dunia. Kondisi ini tentu saja memak­sa penanganan kedaruratan yang cepat dan tepat dengan mengutamakan keselamatan jiwa bagi korban gempa.

Hingga Kamis (20/8) ma­lam, total korban jiwa telah mencapai 75 orang dan total pengungsi di seluruh wilayah NTT mencapai 59.647 orang, yang terbanyak ada di Mang­garai.

Badan Nasional Penanggu­langan Bencana (BNPB) men­jadi garda terdepan dalam pe­nanganan bencana tersebut. Untuk mengetahui bagai­mana BNPB menangani ben­cana gempa di NTT, wartawan Koran Jakarta Fredrikus W Sabini melakukan wawancara dengan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam se­jumlah kesempatan. Berikut petikannya.

Bagaimana pemerin­tah pusat melihat bencana gempa bumi di NTT?

Pemerintah tentu saja ber­komitmen kuat untuk mem­percepat penanganan darurat dan pemulihan pascagempa bumi M 7,7 yang menggun­cang NTT.

Sejak hari pertama kejadi­an kita sudah berada di NTT untuk meninjau lapangan dan membahas percepatan pemu­lihan. Ini merupakan bentuk kepedulian serta komitmen pemerintah untuk mendam­pingi masyarakat terdampak.

Bagaimana dengan hasil koordinasi untuk penangan­an gempa NTT?

Pemerintah pusat melaku­kan rapat koordinasi sekali­gus bergerak secara pararel menuju lokasi bencana di NTT untuk memastikan pena­nganan darurat gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 7,7 berjalan optimal.

Bapak Menteri Koordi­nator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno yang memimpin rapat koordinasi di Jakarta, Sabtu (15/8) siang secara daring menyampaikan arahan bahwa aksi cepat ha­rus dilakukan sehingga warga dapat segera pulih. Upaya penyelamatan, pelayanan kesehatan, pemulihan infra­struktur dasar, seperti rumah sakit perlu menjadi prioritas.

Gubernur NTT juga diminta mengidentifikasi kebutuhan tanggap darurat sehingga respons cepat dapat dilakukan dengan peren­canaan yang baik, misalnya kebutuhan rumah sakit se­mentara.

Dengan adanya identifi­kasi kebutuhan tersebut akan mempermudah BNPB me­ngelola dukungan pemerintah pusat kepada daerah-daerah terdampak bencana.

Selain itu, Presiden Prabo­wo Subianto juga memastikan bantuan pemerintah pusat yang dikoordinasikan melalui BNPB. Dukungan ke BNPB sudah turun dari Presiden dan harapannya penanganan dapat berjalan efektif.

BNPB meminta kepala daerah menetapkan status tanggap darurat bencana, untuk kemudian ditindaklan­juti dengan pengaktifan pos komando (posko) sehingga penanganan berjalan secara terkoordinasi, terpadu, dan efektif.