Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah Lumpuhkan Pemda

“Alasan yang sebenarnya adalah pemerintah pusat tidak punya uang untuk biayain MBG, maka diambil dari dana TKD,” ujarnya.

Tidak Efisien

Ia juga mengkritik cara pengelolaan anggaran pusat yang dinilai tidak efisien.

“Dikelola lebih buruk dari kelola warung. Asal-asalan,” kata Nailul.

Politisi I Gede Pasek Suardika yang juga sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dalam laman sosial medianya juga mempertanyakan alasan pemangkasan dana TKD.

“Dulu TKD turun dengan alasan efisiensi, sekarang alasannya apa? Kenapa anggota DPR dan DPD tidak ada teriak soal ini. Kenapa tidak.dilawan keinginan pemerintah ini? Betapa ruginya rakyat di daerah ketika para wakil rakyatnya tidak berani berjuang meluruskan hal ini,” kata Pasek.

Apalagi, salah satu agenda reformasi adalah penguatan otonomi daerah dan kebijakan fiskal, kebijakan yang sekarang jelas merupakan kebalikannya.

“Ini kebijakan fiskal yang menggagalkan otonomi daerah. Pusat berfoya-foya, daerah dibuat melarat,” kata Pasek.

Hal itu semakin ironi yang menyakitkan publik ketika pemaksaan program MBG dan KDMP menyedot mayoritas anggaran APBN sebagai cikal bakal kekacauan anggaran negara.

Sebagai hasilnya yang dipertunjukkan di publik adalah korupsi BGN, belanja ugal-ugalan di KDMP, dan ketidakjelasan penggunaan anggaran dan kesulitan daerah melakukan pembangunan bahkan untuk penggajian Aparatur Sipil Negara dan PPPK.