Dirut Telkom Dikabarkan Dipanggil SEC dalam Bayang-Bayang Dugaan Fraud Rp5 Triliun

WASHINGTON DC - Kasus dugaan masalah dalam laporan keuangan Telkom Indonesia memasuki babak baru. Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini, bersama Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Arthur Angelo Syailendra, baru-baru ini dikabarkan terbang ke Amerika Serikat pada pertengahan Juli 2026 untuk memenuhi panggilan United States Securities and Exchange Commission (SEC).

Dihimpun dari Dokumen Telkom di SEC – Form 20-F 2025⁠ dan laporan Investing, penyelidikan SEC terhadap Telkom memang benar-benar berlangsung. Dokumen resmi Telkom yang disampaikan kepada SEC menyebut, penyelidikan bermula pada Oktober 2023.

Saat itu, SEC meminta dokumen terkait keterlibatan Telkom Infra dalam proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kominfo.

Dan penyelidikan kemudian berkembang. 

SEC memperluas pemeriksaan ke persoalan pengakuan pendapatan, praktik pelaporan keuangan, pengungkapan informasi, hingga pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

Tak berhenti di situ, Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau DOJ juga ikut masuk. Sejak Mei 2024, DOJ meminta informasi yang berkaitan dengan kepatuhan Telkom terhadap Foreign Corrupt Practices Act atau FCPA.

Telkom sendiri mengakui bahwa penyelidikan kedua lembaga Amerika itu masih berlangsung.

Dalam laporan resminya, Telkom menyatakan, “Investigasi SEC dan DOJ masih terus berlangsung.”

Dan yang membuat kasus ini semakin menarik adalah hasil penyelidikan internal Telkom sendiri.

Telkom menelusuri sekitar 140 transaksi yang berasal dari periode 2014 hingga 2021, dengan nilai pendapatan sekitar 324 juta dolar AS.

Jika dikonversikan, nilainya berada di kisaran 5 triliun rupiah. 

Hasil pemeriksaan internal menemukan bahwa sebagian besar transaksi tersebut diduga tidak memiliki substansi ekonomi.

Dalam laporan tahunannya, Telkom menyebut transaksi-transaksi tersebut berdampak terhadap pencatatan pendapatan serta piutang historis.

Bahkan Telkom menyatakan "Sebagian besar dari sekitar 140 transaksi tersebut tidak memiliki substansi ekonomi.”