Refleksi 81 Tahun Hiroshima, Serukan Hapus Senjata Nuklir dari Bumi

TOKYO - Hiroshima pada Kamis (6/8) menyerukan penghapusan senjata nuklir oleh para pemimpin dunia di tengah meningkatnya ketegangan global, bertepatan dengan peringatan 81 tahun peledakan bom atom oleh Amerika Serikat di kota tersebut.

Kota Hiroshima menyesalkan bahwa senjata nuklir masih digunakan oleh negara-negara besar sebagai "alat intimidasi" dalam konflik militer.

"Meremehkan sifat tidak manusiawi senjata nuklir dan menerima penggunaan kekuatan demi mengejar kemakmuran sendiri berisiko memicu siklus balas dendam yang pada akhirnya dapat berujung pada Hiroshima atau Nagasaki berikutnya," kata Wali Kota Hiroshima, Kazumi Matsui, dalam Deklarasi Perdamaian yang dibacakan pada upacara peringatan tahunan itu.

Peringatan tersebut disampaikan setelah Konferensi Tinjauan terbaru Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) gagal menghasilkan dokumen konsensus, serta di tengah konflik yang masih berlangsung, termasuk perang yang dipimpin Amerika Serikat terhadap Iran dan invasi Russia ke Ukraina.

"Saya yakin Anda (para pembuat kebijakan) memahami bahwa penggunaan senjata nuklir dalam bentuk apa pun akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar bagi umat manusia, dan bahwa isu non-proliferasi serta pelucutan senjata nuklir hanya dapat diselesaikan melalui upaya multilateral," ujarnya. "Anda tentu menyadari pentingnya memberikan teladan."

Mengheningkan cipta dilakukan pada pukul 08.15 waktu setempat, tepat ketika bom uranium dijatuhkan oleh pesawat pengebom Amerika Serikat, Enola Gay, dan meledak di atas Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Serangan itu diperkirakan menewaskan sekitar 140.000 orang hingga akhir tahun tersebut.

Perdebatan juga menguat mengenai perlunya meninjau kembali tiga prinsip non-nuklir Jepang, yakni tidak memproduksi, tidak memiliki, dan tidak mengizinkan senjata nuklir berada di wilayahnya, di tengah memburuknya kondisi keamanan kawasan.

Dalam pidatonya, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan bahwa Jepang tetap berpegang pada tiga prinsip non-nuklir tersebut. Sebagai satu-satunya negara yang pernah mengalami kehancuran akibat serangan nuklir dalam perang, Jepang memiliki misi untuk terus berupaya mewujudkan dunia yang bebas dari senjata nuklir.

Pada Mei lalu, Konferensi Tinjauan NPT yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali berakhir tanpa menghasilkan dokumen konsensus untuk ketiga kalinya secara berturut-turut setelah berlangsung selama sebulan di New York.

Matsui menilai kegagalan konferensi itu disebabkan oleh "para pemimpin politik yang saling menyalahkan untuk membenarkan tindakan mereka sendiri." Menurut dia, perkataan dan tindakan tersebut "mengguncang fondasi perdamaian dan stabilitas global sekaligus mengabaikan kewajiban yang diatur dalam NPT."

Takaichi mengatakan bahwa meskipun konferensi tersebut menunjukkan betapa sulitnya mewujudkan penghapusan senjata nuklir, "kita tidak boleh menghentikan perjalanan ini."

Kekuasaan dan Paksaan

Di tengah meningkatnya ketegangan internasional, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memperingatkan dalam sebuah pernyataan bahwa "norma dan mekanisme pengaman yang selama ini membantu mencegah bencana nuklir kini berada di bawah tekanan" serta bahwa "ancaman penggunaan senjata nuklir kembali digaungkan atas nama kekuasaan dan pemaksaan."

Dalam pernyataan yang dibacakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB sekaligus Perwakilan Tinggi Urusan Pelucutan Senjata, Izumi Nakamitsu, Guterres menyerukan agar dunia memilih "dialog daripada perpecahan, kerja sama daripada konfrontasi, dan keamanan bersama daripada kepentingan sempit."