Mentan Ungkap Peredaran Beras Fortifikasi Tak Sesuai SNI, Potensi Rugi Rp 71,9 Triliun

Mentan menegaskan program itu secara eksplisit diperuntukkan bagi kelompok yang paling membutuhkan. Ia mengingatkan Indonesia masih memiliki prevalensi stunting sekitar 21 persen, sehingga beras fortifikasi seharusnya menjadi jalan keluar, bukan beban baru bagi keluarga miskin.

"Ini diperuntukkan untuk orang miskin, orang kekurangan gizi, orang stunting," ujar Mentan menegaskan.

Menurutnya pula beras fortifikasi bukan sekadar komoditas perdagangan, melainkan bagian dari upaya pemerintah memastikan pangan bergizi dapat diakses masyarakat secara luas.

Karena itu, apabila harga beras fortifikasi sengaja dinaikkan hingga tidak terjangkau, tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan tujuan penyediaannya dan semangat Undang-Undang Pangan.

"Saya minta aparat penegak hukum segera turun tangan memeriksa," ujarnya.

Adapun temuan itu merupakan babak kedua dari pengungkapan tata niaga beras nasional bertajuk "Darurat Mafia Beras". Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap dugaan peredaran beras premium yang tidak sesuai standar mutu dengan analisis kerugian mencapai Rp97 triliun.

Temuan ini juga mengungkap ketimpangan distribusi keuntungan sepanjang rantai pasok beras, termasuk dugaan keuntungan tidak wajar hingga Rp2 triliun per bulan oleh satu grup perusahaan penggilingan.

Kementan menyatakan akan menindaklanjuti seluruh temuan melalui jalur administratif berupa pencabutan izin edar dan jalur pidana bagi produsen yang terbukti melakukan penyimpangan.

Ia menambahkan pemerintah akan mengumumkan identitas produsen yang terbukti melanggar ketentuan, sekaligus mencabut izin usahanya dalam waktu dekat.