Bantu Warga Korban Kebakaran Desa Adat Sade, Kemenpar Siagakan Poltekpar Lombok

JAKARTA - Menteri Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah kebakaran yang melanda Kampung Adat Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (22/8) malam.

Menteri Pariwisata bersyukur tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, kebakaran telah memberikan dampak besar terhadap masyarakat, dengan ratusan rumah dilaporkan terdampak dan jumlah kerusakan masih dalam proses pendataan oleh pemerintah daerah.

“Kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam kepada seluruh masyarakat Kampung Adat Sade yang terdampak. Yang paling penting saat ini adalah memastikan warga dalam kondisi aman dan kebutuhan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

Kementerian Pariwisata sejak awal kejadian telah mengambil langkah koordinatif dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, serta pemangku kepentingan terkait untuk memantau perkembangan situasi dan mengidentifikasi dukungan yang dapat segera diberikan kepada masyarakat.

Menteri Widiyanti juga telah menginstruksikan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok untuk turun dan terlibat dalam penanganan di lapangan.

Poltekpar Lombok telah diminta untuk bersiap membuka dapur umum guna mendukung kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak, serta menyiapkan bentuk bantuan lain sesuai kebutuhan di lapangan.

“Saya sudah meminta Poltekpar Lombok untuk bergerak dan memberikan dukungan yang dibutuhkan masyarakat, termasuk menyiapkan dapur umum. Pelaksanaannya akan dilakukan secara terkoordinasi dan saat ini kami menunggu arahan Forkopimda Kabupaten Lombok Tengah agar bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan penanganan yang sudah berjalan,” ujar Menpar Widiyanti.

Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, BPBD, Damkar, serta berbagai unsur lainnya telah melakukan evakuasi, pemadaman, penyediaan tempat sementara bagi warga terdampak, hingga pembersihan material pascakebakaran. Pemerintah Provinsi NTB juga telah menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar warga, termasuk sandang, pangan, rasa aman, dan keberlangsungan pendidikan anak-anak menjadi prioritas dalam masa tanggap darurat.

Menpar Widiyanti menegaskan bahwa perhatian Kementerian Pariwisata terhadap Sade tidak semata-mata karena kawasan tersebut merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Lombok.

Kampung Adat Sade merupakan ruang hidup masyarakat Sasak yang mempertahankan tradisi, arsitektur, kerajinan, serta tata kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Keunikan tersebut sekaligus menjadikan Sade sebagai salah satu ikon wisata budaya Nusa Tenggara Barat dan Indonesia.

“Sade bukan sekadar destinasi wisata. Sade adalah rumah masyarakat, ruang hidup budaya Sasak, sekaligus bagian penting dari kekayaan pariwisata Indonesia. Karena itu, duka masyarakat Sade juga menjadi duka kita bersama,” ujar Menpar.

Setelah tahap penanganan darurat, Kementerian Pariwisata siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait dalam proses pemulihan sektor pariwisata Kampung Adat Sade. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, beserta masyarakat adat Desa Sade akan memastikan Desa Adat Sade direkonstruksi dan dibangun secepatnya, usai dilanda kebakaran hebat.

Menurut Menpar Widiyanti, proses pemulihan nantinya harus menempatkan masyarakat Sade sebagai bagian utama sekaligus tetap memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal, dan autentisitas arsitektur tradisional Sasak yang selama ini menjadi identitas kawasan tersebut.

“Prioritas kita sekarang adalah masyarakat. Setelah kondisi darurat tertangani, kita akan bersama-sama memikirkan pemulihannya. Kita ingin Sade bangkit kembali tanpa kehilangan jati dirinya sebagai ruang hidup dan warisan budaya masyarakat Sasak,” kata Menpar Widiyanti.

Kementerian Pariwisata akan terus berkoordinasi dan memantau perkembangan penanganan di Kampung Adat Sade serta menyesuaikan bentuk dukungan berdasarkan kebutuhan dan arahan pemerintah daerah di lapangan.