Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin Mengundurkan Diri

Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin mengundurkan diri di tengah meningkatnya kekhawatiran akan kembalinya mantan perdana menteri Sheikh Hasina ke negara itu.

Pengunduran diri Shahabuddin terjadi beberapa hari setelah Hasina mengatakan kepada Reuters bahwa dia akan kembali ke Bangladesh. Hasina menghadapi hukuman mati karena menindas aksi protes yang dipimpin mahasiswa pada tahun 2024 yang menyebabkan pemerintahannya terguling.

Sejak saat itu, Shahabuddin berada di bawah tekanan untuk mengundurkan diri dari para pemimpin Partai Nasionalis Bangladesh yang berkuasa, demikian sumber-sumber mengatakan kepada BBC Bangla.

Beberapa pejabat dari kantor presiden mengatakan Shahabuddin menandatangani surat pengunduran dirinya pada Jumat (24/7) sore. Dalam surat tersebut, ia menyebutkan kondisi kesehatan yang buruk sebagai alasan pengunduran dirinya.

Surat pengunduran diri telah diserahkan kepada ketua parlemen, Hafiz Uddin Ahmad.

Menurut sumber yang dikutip BBC Bangla, ketua parlemen mempersingkat kunjungannya ke Thailand untuk perawatan medis.

Ia akan menjalankan tugas sebagai presiden hingga pemimpin baru terpilih. Menurut konstitusi Bangladesh, presiden baru harus dipilih oleh parlemen dalam waktu 90 hari.

Menyusul penggulingan pemerintahan Sheikh Hasina dalam pemberontakan massal bulan Juli, perubahan besar dilakukan di berbagai bidang.

Banyak sekutunya yang disingkirkan, mulai dari birokrat dan pejabat kepolisian berpangkat tinggi yang pernah bertugas di bawah pemerintahannya hingga orang-orang di posisi kunci.

Shahabuddin adalah salah satu dari sedikit sekutu yang tetap menjabat.

Ia terus menjabat ketika pemerintahan sementara yang dipimpin oleh peraih Nobel Muhammad Yunus berkuasa, dan bahkan setelah Partai Nasionalis Bangladesh merai kemenangan telak dalam pemilihan umum pada bulan Februari.

Namun Shahabuddin, yang masa jabatannya seharusnya berakhir pada tahun 2028, mengatakan kepada Reuters pada Desember lalu bahwa ia sangat ingin meninggalkan jabatan presidennya.

Dia mengatakan merasa "dipermalukan" oleh pemerintah sementara, dengan menyebutkan penghapusan tiba-tiba potretnya dari konsulat dan kedutaan besar Bangladesh.

Saat itu ia mengatakan akan melanjutkan jabatannya sebagai presiden hingga pemilihan umum digelar dan membiarkan pemerintahan berikutnya memutuskan posisinya.