Sekolah dan Pendidikan Jadi Tempat Memutus Rantai Kemiskinan, Mampukah?

SURABAYA - Tak semua anak memulai langkah dari garis yang sama. Ada yang berangkat ke sekolah dengan perlengkapan baru dan tanpa memikirkan biaya bulanan, tetapi tidak sedikit yang harus menimbang setiap pengeluaran keluarga sebelum melanjutkan pendidikan.

Di tengah berbagai tantangan ekonomi, biaya sekolah masih menjadi salah satu penyebab anak rentan putus pendidikan, terutama ketika memasuki jenjang sekolah menengah atas.

Di Kota Surabaya, Jawa Timur, persoalan tersebut dijawab melalui penguatan program bantuan pendidikan bagi pelajar dari keluarga miskin dan prasejahtera. Tahun ajaran 2026/2027 menjadi penanda penting ketika Pemerintah Kota Surabaya menyalurkan bantuan kepada 7.380 siswa SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah sederajat.

Bantuan itu tidak hanya berupa seragam dan perlengkapan sekolah, tetapi juga biaya pendidikan sebesar Rp350 ribu per bulan bagi siswa sekolah swasta yang berasal dari keluarga desil satu hingga lima.

Kebijakan tersebut menunjukkan perubahan cara pandang terhadap bantuan pendidikan. Jika sebelumnya bantuan lebih banyak dipahami sebagai program sosial tahunan, kini pendekatannya diarahkan menjadi instrumen untuk mencegah kemiskinan antargenerasi. Pendidikan tidak lagi diposisikan sekadar layanan publik, melainkan investasi pembangunan manusia.

Langkah tersebut juga selaras dengan tantangan nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata lama sekolah masyarakat Indonesia terus meningkat, tapi kesenjangan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Pada kelompok rentan, keputusan melanjutkan sekolah sering kali bukan ditentukan oleh kemampuan akademik, melainkan kemampuan ekonomi.

Karena itu, bantuan pendidikan memiliki makna yang jauh lebih besar daripada angka nominal yang diterima. Bantuan tersebut menjaga agar seorang pelajar tetap berada di ruang kelas ketika kondisi ekonomi keluarganya sedang tertekan.

Tepat sasaran

Hal menarik dari kebijakan Surabaya bukan hanya besaran bantuan, melainkan perubahan mekanisme penyalurannya. Dana bantuan pendidikan tidak lagi ditransfer langsung kepada siswa, tetapi disalurkan melalui sekolah. Langkah ini lahir dari evaluasi pelaksanaan sebelumnya yang menemukan masih adanya bantuan yang belum digunakan untuk membayar kebutuhan pendidikan.

Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga tata kelola. Bantuan yang tepat sasaran bukan hanya menyangkut siapa penerimanya, melainkan juga bagaimana dana benar-benar digunakan sesuai tujuan.

Pemkot Surabaya juga menerapkan verifikasi berdasarkan data kesejahteraan masyarakat melalui kelompok desil satu hingga lima. Pendekatan berbasis data ini menjadi penting agar bantuan tidak berubah menjadi program populis yang kehilangan sasaran. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, setiap rupiah harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kebijakan itu juga mengikuti perubahan regulasi pendidikan di Jawa Timur. Setelah sekolah negeri dibebaskan dari berbagai pungutan, perhatian pemerintah kota diarahkan kepada siswa sekolah swasta dari keluarga tidak mampu yang masih harus menanggung biaya pendidikan. Pendekatan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, yakni memberikan dukungan lebih besar kepada kelompok yang masih menghadapi hambatan ekonomi.

Namun demikian, bantuan biaya pendidikan tidak boleh berhenti sebagai program administratif. Pemerintah tetap perlu memastikan tidak muncul pungutan lain yang membebani siswa penerima bantuan. Pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar tujuan utama kebijakan benar-benar tercapai.

Di sisi lain, keterbukaan informasi juga menjadi faktor penting. Masyarakat perlu memahami syarat penerima, mekanisme pendaftaran, hingga proses verifikasi agar tidak muncul persepsi bantuan hanya dinikmati kelompok tertentu. Transparansi merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik.