Ingin Investasi PLTS 100 GW Ngebut? Perkuat Tata Kelola Dulu

JAKARTA – Investasi di sektor Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) semakin menarik karena tidak hanya mendukung transisi menuju energi bersih, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru.

Seiring meningkatnya kebutuhan listrik dan dorongan untuk mengurangi emisi karbon, PLTS dinilai mampu menjadi sumber energi yang lebih berkelanjutan dengan biaya operasional yang relatif efisien dalam jangka panjang.

Di sisi lain, semakin banyak investasi yang masuk ke sektor PLTS juga dapat mempercepat pengembangan industri energi terbarukan di dalam negeri.

Dampaknya tidak hanya pada bertambahnya kapasitas listrik hijau, tetapi juga terciptanya lapangan kerja, berkembangnya industri pendukung, hingga meningkatnya daya saing Indonesia dalam menghadapi tren ekonomi rendah karbon yang kini menjadi perhatian dunia.

PLN Watch menyatakan, penguatan tata kelola dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat investasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung transisi energi.

"PLN sedang masuk ke proyek energi masa depan yang nilainya sangat strategis," kata Ketua Umum PLN Watch KRT Tohom Purba di Jakarta, Sabtu (4/7).

Ia menyatakan program PLTS 100 GW merupakan salah satu proyek strategis nasional yang berpotensi menjadi motor baru pengembangan energi bersih Indonesia.

Menurut dia, besarnya nilai investasi proyek tersebut perlu diimbangi dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum.

"Karena itu, pengadaan lahan, pemetaan lokasi, kerja sama antarlembaga, hingga proses lelang perlu dikawal sejak awal agar berjalan baik dan memberikan kepastian bagi semua pihak," ujarnya.

Tohom mengapresiasi langkah PT PLN (Persero) yang berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian ESDM dalam menyiapkan kebutuhan lahan pembangunan PLTS.

Karena kata dia, sinergi tersebut menjadi fondasi penting untuk mempercepat realisasi proyek sekaligus mengatasi tantangan penyediaan lahan, jaringan transmisi, dan keterhubungan dengan gardu induk.

Tohom menilai rencana penyediaan sekitar 28 ribu hektare lahan di Pulau Jawa merupakan langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan.

Seluruh proses tersebut, kata dia, perlu didukung sistem administrasi yang kuat, terbuka, dan mudah diaudit sehingga meningkatkan kepercayaan investor.

Ia juga mendorong PLN memperkuat kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada aspek pencegahan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola proyek strategis nasional.