RSUD Yowari Disorot, Wamendagri dan Wamenkes Komit Perbaiki Layanan Kesehatan Papua

JAKARTA - Pemerintah pusat bersama Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayapura menyepakati langkah konkret untuk membenahi tata kelola layanan kesehatan, khususnya di RSUD Yowari. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar secara daring dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan dihadiri sejumlah pihak terkait, termasuk Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono serta jajaran pemerintah daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fokus utama dalam percepatan perbaikan layanan kesehatan di wilayah tersebut.

Dalam forum tersebut, pemerintah mengidentifikasi sejumlah persoalan krusial yang terjadi di RSUD Yowari. Di antaranya pasien yang tertahan berhari-hari di Instalasi Gawat Darurat, persoalan sanitasi, hingga lemahnya koordinasi rujukan antar fasilitas kesehatan.

Menindaklanjuti temuan itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan kesiapan untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Bahkan, RSUP Dr. Sardjito ditugaskan melakukan evaluasi tata kelola rumah sakit, termasuk aspek pelayanan medis, keuangan, sumber daya manusia, hingga operasional.

"Kami melihat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan sangat baik, dengan keterlibatan berbagai pihak," ujar Ribka.

Ia menambahkan, dukungan juga akan mencakup penguatan fasilitas kesehatan dan peningkatan kapasitas tenaga medis melalui pelatihan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara signifikan di Papua.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Papua menyatakan komitmen untuk membenahi sistem layanan dari akar persoalan. Salah satu langkah yang diusulkan adalah kolaborasi dengan rumah sakit swasta serta institusi pendidikan seperti Universitas Cenderawasih guna memperkuat ketersediaan tenaga medis.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti pentingnya penyelesaian persoalan lahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur kesehatan. Sertifikasi lahan RSUD Yowari ditargetkan rampung dalam tahun ini agar tidak menghambat pengembangan fasilitas.

Aspek keamanan turut menjadi perhatian dalam pembenahan tersebut. Aparat kepolisian telah menempatkan personel di area rumah sakit untuk menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman bagi pasien serta tenaga kesehatan.

Sementara itu, dari sisi jaminan sosial, pemerintah tengah mengupayakan penyesuaian data penerima bantuan serta reaktivasi peserta BPJS Kesehatan yang terdampak. Upaya ini diharapkan memastikan akses layanan kesehatan tetap terjangkau bagi masyarakat.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperbaiki kualitas layanan kesehatan di Papua secara menyeluruh. Pembenahan tidak hanya difokuskan pada infrastruktur, tetapi juga pada sistem dan tata kelola agar pelayanan lebih optimal dan berkelanjutan.