Hadapi Tantangan Geopolitik, Wamendagri Minta Bupati Cari Alternatif Pendapatan

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan seluruh kepala daerah agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, kepemimpinan yang bersih menjadi modal utama untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Bima saat menjadi keynote speaker dalam Dialog Otonomi Daerah bertema Strategi Mewujudkan Kemandirian Fiskal Daerah yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Institut Kesehatan Medistra Hall, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (2/7).

Dalam kesempatan itu, Bima menjelaskan bahwa kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain dipengaruhi dinamika geopolitik global, mereka juga harus memastikan berbagai program prioritas nasional berjalan dengan baik, memenuhi janji politik kepada masyarakat, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan media digital yang berlangsung sangat cepat.

"Hari ini kepala daerah punya empat ujian, yaitu geopolitik, mengawal program-program prioritas nasional, memenuhi janji kampanye, dan menghadapi algoritma media yang bergerak sangat dinamis. Sangat tidak mudah dan butuh jurus-jurus yang sesuai dengan algoritma kekinian," ujar Bima.

Ia menegaskan bahwa berbagai tantangan tersebut tidak boleh mengurangi komitmen kepala daerah dalam menjaga integritas. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil harus tetap mengedepankan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik sehingga masa jabatan dapat diselesaikan dengan hasil yang optimal.

Selain menjaga integritas, Bima juga mendorong pemerintah daerah untuk terus menghadirkan berbagai inovasi guna memperkuat kemandirian fiskal. Optimalisasi potensi daerah melalui berbagai terobosan dinilai menjadi salah satu langkah penting agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengesampingkan prinsip pemerintahan yang baik.

Ia mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah memetakan karakteristik kepala daerah berdasarkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kualitas pelayanan publik. Menurutnya, daerah dengan karakter sebagai transformer mampu meningkatkan kapasitas fiskal sekaligus memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat.

"Alternatif pendapatan daerah maupun pendanaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) telah berhasil diterapkan di berbagai kabupaten," katanya.

Dalam forum tersebut, Bima juga mengajak pemerintah kabupaten mendukung Program Kepala Desa Masuk Kampus yang diinisiasi Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas kepala desa, terutama dalam penguasaan data, penyusunan perencanaan pembangunan, serta pengembangan potensi desa sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Tak hanya itu, Bima mendorong setiap daerah memperkuat identitas atau branding sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki. Ia menilai sektor pariwisata, ekonomi kreatif, hingga sport tourism dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kemandirian fiskal melalui kepemimpinan yang inovatif dan berintegritas.