Pemerintah Diminta Mitigasi Dampak BBM

Kebijakan ini mendapat sorotan karena dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat secara tidak langsung.

Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, mengatakan dampaknya tidak hanya pada inflasi, tetapi juga biaya distribusi dan harga pangan.

“Karena itu, fokus kebijakan harus menjaga daya beli kelompok rentan dan mencegah kenaikan harga meluas ke barang kebutuhan pokok,” ujarnya.

Josua menilai pemerintah perlu memperkuat bantuan sosial yang tepat sasaran, menjaga stabilitas harga pangan, serta mengendalikan dampak lanjutan di sektor transportasi dan logistik.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat agar tidak terjadi perpindahan besar dari BBM non-subsidi ke subsidi seperti Pertalite.

Namun ia menyoroti bahwa kebijakan penanganan masih cenderung reaktif, padahal dampak kenaikan energi bersifat berlapis dan dapat cepat menjalar ke sektor riil.

Tekanan ke UMKM

Dari sisi pelaku usaha, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai tekanan tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Peneliti Senior CIPS, Hasran, mengatakan kenaikan biaya transportasi dapat menurunkan konsumsi masyarakat, terutama pada sektor non-primer seperti makanan, minuman, dan jasa hiburan yang menjadi tulang punggung UMKM.

“Banyak UMKM sangat bergantung pada belanja kelas menengah.

Ketika konsumsi menurun, dampaknya langsung ke penjualan,” ujarnya.

Selain dari sisi permintaan, UMKM juga menghadapi tekanan biaya produksi akibat pelemahan nilai tukar rupiah yang meningkatkan harga bahan baku impor seperti gandum, kedelai, jagung dan bawang.

CIPS menilai pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga reformasi struktural untuk memperkuat ketahanan UMKM.