80 Tahun Setelah Perang Dunia II, Jerman dan Jepang Kembali Memperkuat Angkatan Bersenjatanya

NEW YORK CITY - Delapan puluh tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II, dua negara yang pernah menjadi kekuatan Poros, Jerman dan Jepang, kini tengah menjalani transformasi besar dalam kebijakan pertahanan mereka. Perubahan ini menandai pergeseran bersejarah bagi dua negara yang selama beberapa dekade dikenal membatasi peran militernya akibat trauma perang dan tanggung jawab atas masa lalu.

Dari The New York Timrs, di Jerman, perang Rusia-Ukraina menjadi titik balik penting. Berlin mengucurkan investasi besar untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya, termasuk melalui dana khusus senilai 100 miliar euro untuk memperkuat Bundeswehr. Langkah tersebut juga disertai komitmen memenuhi target belanja pertahanan NATO sebesar 2 persen dari produk domestik bruto. 

Sementara itu, Jepang menghadapi tantangan keamanan yang berbeda. Meningkatnya aktivitas militer Tiongkok di sekitar Selat Taiwan, uji coba rudal Korea Utara, serta ketidakpastian terhadap komitmen keamanan Amerika Serikat mendorong Tokyo mengambil kebijakan pertahanan yang lebih proaktif. Pemerintah Jepang meningkatkan anggaran militer ke level tertinggi dalam sejarah modern negara itu dan memperluas kemampuan Pasukan Bela Diri.

Bagi banyak pihak, perubahan ini merupakan sesuatu yang sulit dibayangkan beberapa dekade lalu. Setelah kekalahan pada 1945, Jerman dan Jepang membangun identitas nasional baru yang menjauh dari militerisme. Konstitusi Jepang bahkan memasukkan Pasal 9 yang menolak perang sebagai hak kedaulatan negara, sementara Jerman mengembangkan budaya politik yang sangat berhati-hati terhadap penggunaan kekuatan bersenjata.

Namun, kondisi geopolitik global yang semakin tidak stabil telah mengubah cara kedua negara memandang keamanan nasional. Jika dahulu ancaman perang dianggap jauh, kini konflik di Ukraina dan meningkatnya ketegangan di Indo-Pasifik membuat pertahanan kembali menjadi prioritas utama.

Meski demikian, upaya memperkuat militer tidak berlangsung tanpa perdebatan. Di Jerman, sebagian masyarakat khawatir bahwa peningkatan belanja pertahanan dapat mengikis identitas pasifis yang dibangun sejak berakhirnya era Nazi. Di Jepang, perubahan kebijakan keamanan juga memunculkan kekhawatiran mengenai kemungkinan bergesernya interpretasi terhadap semangat konstitusi damai yang telah menjadi fondasi negara selama puluhan tahun.

Para pemimpin kedua negara menegaskan bahwa penguatan militer bukanlah upaya untuk menghidupkan kembali ambisi masa lalu. Sebaliknya, langkah tersebut disebut sebagai respons terhadap ancaman keamanan baru serta bagian dari tanggung jawab untuk melindungi warga negara dan menjaga stabilitas kawasan.

Perubahan di Jerman dan Jepang menjadi salah satu tanda bahwa tatanan dunia pasca-Perang Dunia II tengah mengalami transformasi besar. Negara-negara yang dahulu identik dengan demiliterisasi kini menyesuaikan diri dengan realitas baru yang dinilai lebih berbahaya dan tidak menentu.

Delapan puluh tahun setelah senjata terdiam pada 1945, sejarah tampaknya kembali menjadi cermin bagi masa kini. Pertanyaan yang kini muncul bukan lagi apakah Jerman dan Jepang akan memiliki kekuatan militer yang lebih besar, melainkan bagaimana kedua negara memastikan bahwa pelajaran paling pahit dari Perang Dunia II tidak pernah dilupakan.