Kemendagri Dorong DKPP Perkuat Pencegahan Pelanggaran untuk Tingkatkan Integritas Penyelenggara Pemilu

JAKARTA – Kemendagri mendorong Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk terus meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu melalui penguatan langkah-langkah pencegahan pelanggaran. Upaya tersebut dinilai penting agar potensi pelanggaran dapat diminimalkan sebelum terjadi dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Dorongan tersebut disampaikan saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 DKPP yang berlangsung di Jakarta, Jumat (12/6). Dalam kesempatan itu, Kemendagri menekankan bahwa keberhasilan lembaga pengawas etika tidak hanya diukur dari banyaknya pelanggaran yang berhasil diproses, tetapi juga dari keberhasilannya mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal.

"Jadi keberhasilan itu bukan banyak-banyaknya memutus dan menemukan kesalahan, tapi dengan adanya orang yang tidak masuk penjara karena melanggar. Oleh karena itu prinsip-prinsip prevention mungkin perlu," ujar Mendagri.

Sebagai lembaga yang bertugas menjaga etika penyelenggara Pemilu, DKPP diharapkan dapat mengambil peran lebih besar dalam upaya pencegahan. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme perbaikan terhadap potensi persoalan yang berisiko menimbulkan pelanggaran dalam proses kepemiluan.

Kemendagri juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Pemilu di Indonesia yang selama ini dinilai berjalan baik meskipun menghadapi tantangan besar. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi karena cakupan wilayah yang luas dan jumlah pemilih yang besar.

"Kenapa? Itu the only momentum for all people who have the right to vote. Dia terlibat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang penting satu-satunya. Yang lain kan melalui perwakilan," katanya.

Selain memperkuat aspek pencegahan, DKPP juga didorong untuk meningkatkan kapasitas aparatur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Edukasi dan pembinaan dinilai penting mengingat jumlah penyelenggara Pemilu tersebar di berbagai daerah dengan karakteristik dan tantangan yang berbeda-beda.

Kemendagri menilai peningkatan pemahaman terhadap aturan, kode etik, dan mekanisme penyelenggaraan Pemilu dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran. Di samping itu, dukungan sarana dan prasarana yang memadai juga diperlukan agar DKPP mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

"Saya prinsip mendukung DKPP untuk meningkatkan integritas dan berpikir tadi lebih maju berprinsip bagaimana untuk mencegah, mumpung ini [penyelenggaraan Pemilu] belum dimulai," tandasnya.

Peringatan HUT ke-14 DKPP turut dihadiri Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Heddy Lugito, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Rahmat Bagja, Ketua Komisi Pemilihan Umum Mochammad Afifuddin, serta perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga. Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengikuti kegiatan tersebut secara virtual.