140 KPM Diusulkan Dinsos Kabupaten Madiun Graduasi dari PKH, Berhasil Mentas

MADIUN, JAWA TIMUR - Dinas Sosial (Dinsos) mengusulkan sebanyak 140 keluarga penerima manfaat (KPM) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) berstatus graduasi karena dianggap mandiri dan sudah tidak lagi membutuhkan bantuan sosial (bansos) di  2026.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriadi di Madiun, Rabu (10/6) mengatakan graduasi PKH ditujukan bagi penerima PKH yang dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan taraf hidup dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.

"Tujuan graduasi ini agar mereka bisa naik kelas secara ekonomi. Jadi dari kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah bisa bergerak ke tingkat yang lebih baik," ujar Supriadi.

Melalui program graduasi PKH Dinsos Kabupaten Madiun menyiapkan bantuan modal usaha sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi 140 keluarga penerima manfaat yang diusulkan tahun 2026

Masing-masing akan memperoleh bantuan permodalan sebesar 3 juta rupiah untuk mengembangkan usaha atau memulai aktivitas ekonomi produktif.

Menurut Supriadi, bantuan modal menjadi salah satu instrumen penting agar keluarga penerima manfaat memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil. Dengan demikian, mereka diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa bergantung pada bantuan sosial dalam jangka panjang.

"Kalau mereka berhasil mandiri dan keluar dari PKH, otomatis tingkat kesejahteraannya meningkat. Ini juga menjadi bagian dari upaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Madiun," katanya.

Ia menjelaskan, program pemberdayaan masyarakat sebenarnya juga dijalankan oleh berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Madiun. Namun, program graduasi PKH menjadi salah satu langkah yang secara langsung menyasar keluarga penerima bansos agar memiliki usaha dan pendapatan sendiri.

Data BPS Kabupaten Madiun mencatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Madiun per Maret 2025 sekitar 71.590 orang atau sebesar 10,4 persen dari total penduduk setempat.

Jumlah itu mengalami penurunan dibanding jumlah penduduk miskin Maret 2024 sekitar 73.150 orang atau 10,63 persen. Artinya dalam setahun terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.560 orang atau sebesar 0,23 persen yang merupakan hasil dari berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Madiun.

Dinsos berharap program pengentasan kemiskinan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan setiap tahun. Jika jumlah peserta yang berhasil graduasi terus bertambah, maka jumlah penerima bantuan sosial akan berkurang seiring meningkatnya kemandirian ekonomi masyarakat. Ant