Tak Mau Kecolongan, Bappenas Matangkan Strategi Lawan El Nino

JAKARTA – Policy brief dalam menghadapi El Nino menjadi instrumen penting untuk menyelaraskan langkah pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengantisipasi dampak kekeringan, gangguan produksi pangan, hingga risiko kenaikan inflasi.

Pendekatan berbasis data dan skenario memungkinkan kebijakan mitigasi dilakukan lebih cepat, mulai dari penguatan cadangan air, perlindungan sektor pertanian, hingga pengamanan pasokan pangan.

Dengan strategi yang terukur, dampak ekonomi dan sosial akibat El Nino dapat ditekan sehingga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Pemerintah merumuskan arah respons empat kluster pembangunan utama dalam bentuk policy brief untuk menghadapi dan mengelola risiko yang ditimbulkan fenomena el-nino kuat.

“Sebagai langkah konkret untuk memperkuat ketahanan nasional, kami bersama kementerian dan lembaga (K/L) serta pemangku kepentingan terkait, telah menyusun policy brief respons lintas sektor dalam menghadapi el nino kuat tahun 2026," ucap Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh dalam agenda Dialog Nasional “Memperkuat Respons Lintas Sektor Dalam Menghadapi Dampak El Nino Kuat” di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (4/8).

Dokumen ini tidak hanya mengidentifikasi risiko, tapi juga memetakan sebaran dampak serta merumuskan arah respons dalam empat kluster pembangunan utama.

Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis prediktif dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Indonesia diramalkan berpotensi menghadapi fenomena el nino kategori kuat pada semester II-2026 dengan curah hujan ekstrem rendah, yaitu di bawah 20 milimeter per bulan di sebagian wilayah.

Tanpa antisipasi dini, risiko kerugian ekonomi nasional akibat perubahan iklim pada pada sektor-sektor prioritas diperkirakan dapat mencapai lebih dari Rp2 ribu triliun, termasuk diperkuat dengan fenomena el nino.

Karena itu, Bappenas bersama K/L lainnya menyusun empat kluster pembangunan utama. Pertama ialah kluster hutan, lahan, dan pertanian yang terdapat potensi penurunan curah hujan dengan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Di sektor pertanian, lanjutnya, kekeringan mengancam produktivitas pangan, khususnya padi dan komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan kopi. Karena itu, perlu disiapkan penguatan operasi pemadaman dan modifikasi cuaca, aktivasi sumur bor, penyaluran benih tahan kekeringan, perbaikan irigasi, serta perlindungan pertanian melalui asuransi pertanian.

Di sisi lain, kondisi ini juga disebut dapat dimanfaatkan untuk optimalisasi budidaya tanaman musim kering seperti palawija, tebu, dan beberapa jenis holtikultura.

Dalam kluster energi dan sumber daya air, kekeringan berkepanjangan dinilai berpotensi menurunkan tabungan air dan debit sungai yang berdampak pada ketersediaan air baku, serta operasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Respons yang disiapkan dapat mencakup pengerukan dan pemeliharaan infrastruktur tabungan air, konservasi daerah aliran sungai, dan operasi modifikasi cuaca.

“Di saat yang sama, berkuranganya tutupan awan membuka peluang peningkatan produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga surya termasuk PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) atap,” ungkap Teguh.

Selanjutnya, dalam kluster kesehatan, suhu tinggi dan perubahan kelembaban dikatakan bisa menciptakan kondisi yang mendukung berkembangnya vektor penyakit seperti dengue dan malaria. Atmosfer yang kering juga dapat menyebabkan risiko gangguan pernafasan.