Pramono: Pengelolaan Sampah Harus Dimulai dari Rumah Tangga

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendorong pengelolaan sampah organik melalui metode Biopori Jumbo yang diterapkan warga RW 014 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, untuk direplikasi di berbagai wilayah lain sebagai upaya mewujudkan target Jakarta Zero Waste.

Harapan tersebut disampaikan Pramono saat meninjau langsung Gerakan Masyarakat Membuat Biopori Jumbo (GEMA MBJ) di RW 014 Pondok Kelapa, Minggu (7/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Munjirin dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Timur Essie Feransie Munjirin.

Menurut Pramono, gerakan yang diinisiasi warga tersebut sejalan dengan Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Ia mengapresiasi warga RW 014 yang telah memulai pemilahan dan pengolahan sampah sejak sebelum aturan tersebut diterbitkan.

“Atas nama Pemerintah DKI Jakarta, kami mengapresiasi apa yang dilakukan RW 014 dengan enam RT yang berinisiatif mengelola sampah melalui metode biopori jumbo. Gerakan ini menunjukkan solusi lingkungan dapat dimulai dari tingkat komunitas,” ujar Pramono.

Di RW 014 Pondok Kelapa saat ini terdapat sekitar 150 titik Biopori Jumbo yang melayani sekitar 300 rumah. Melalui metode tersebut, sampah organik rumah tangga seperti sisa makanan dan limbah dapur dimasukkan ke dalam lubang biopori untuk diolah menjadi kompos. Sistem ini memungkinkan sampah organik dikelola langsung di lingkungan warga sehingga mengurangi volume sampah yang harus dikirim ke fasilitas pengolahan akhir.

Pramono menilai konsep tersebut berpotensi menjadi model penanganan sampah berbasis masyarakat yang dapat diterapkan di wilayah lain di Jakarta.

“Kalau ini berjalan baik, ini bisa menjadi role model penanganan sampah di Jakarta. Saya sengaja ingin menunjukkan bahwa penanganan sampah oleh Pemerintah DKI Jakarta tidak dilakukan setengah hati, tetapi sungguh-sungguh sesuai arahan Pemerintah Pusat,” tegasnya.

Ia menambahkan, penanganan sampah Jakarta harus dimulai dari hulu, yakni rumah tangga. Pengolahan sampah organik sejak dari sumber dinilai penting untuk mengurangi beban pengangkutan dan tekanan terhadap fasilitas pengolahan sampah di hilir.

Selain itu, Pramono juga mengapresiasi kolaborasi warga dengan sektor swasta dalam pengelolaan sampah anorganik dan bahan berbahaya serta beracun (B3). Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi kunci terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

“Saya menyambut baik kerja sama antara warga dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah anorganik maupun sampah B3. Kolaborasi seperti ini menjadi kunci pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” katanya.

Di tingkat kota, Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat sistem pengelolaan sampah melalui berbagai fasilitas berskala besar. Pramono menyebut produksi sampah Jakarta mencapai sekitar 9.000 ton per hari. Karena itu, pengelolaan sampah dari sumber harus berjalan beriringan dengan optimalisasi fasilitas pengolahan seperti TPST Bantargebang, fasilitas pengolahan di Marunda dan Sunter, serta fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan dan Bantargebang.

“Sebagian besar sampah digunakan untuk pembangkit listrik tenaga sampah di Bantargebang, Marunda, dan Sunter. Sebagian lagi untuk RDF di Rorotan dan Bantargebang. Saat ini juga sedang dikembangkan pengolahan menjadi fuel energy di Bantargebang,” paparnya.

Pramono optimistis kombinasi antara pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan penguatan sistem pengolahan skala kota dapat menjadi solusi menyeluruh bagi persoalan sampah Jakarta.

Sementara itu, Ketua RW 014 Pondok Kelapa, Teguh Husaini, menjelaskan gerakan pemilahan sampah telah dirintis warga sejak tiga tahun lalu. Kehadiran Ingub Nomor 5 Tahun 2026 semakin memperkuat komitmen warga dalam mengelola sampah dari rumah masing-masing.