Daya Ungkit APBN Dipertanyakan, NEXT Indonesia Ungkap Tantangannya

JAKARTA – Tantangan fiskal semakin kompleks di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat, sementara ruang anggaran pemerintah tetap terbatas.

Kondisi ini menuntut pengelolaan fiskal yang lebih efisien, optimalisasi penerimaan negara, serta pengalokasian belanja yang tepat sasaran agar stabilitas keuangan negara tetap terjaga tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan ekonomi.

NEXT Indonesia Center menilai tantangan terbesar fiskal Indonesia ke depan adalah memastikan APBN tetap memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar menjaga defisit rendah dan rasio utang dalam batas aman.

Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengingatkan bahwa belanja modal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, produktivitas, investasi, dan penerimaan negara di masa depan.

Apabila ruang untuk belanja modal semakin sempit, jelas dia, maka kemampuan APBN mendorong pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melemah.

Adapun porsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah pusat berada dalam tren penurunan dari 16,49 persen pada 2017 menjadi hanya 8,70 persen pada APBN 2026. Penurunan tersebut terjadi ketika belanja pemerintah pusat secara keseluruhan justru terus meningkat.

Pada saat yang sama, porsi pembayaran bunga utang mengalami kenaikan. Jika pada 2017 porsinya sebesar 17,12 persen terhadap belanja pemerintah pusat, pada 2025 angkanya meningkat menjadi 21,24 persen sebelum turun menjadi 19,03 persen pada 2026.

Ade Holis menilai, kondisi tersebut menunjukkan semakin besarnya ruang fiskal yang terserap untuk memenuhi kewajiban masa lalu dibandingkan membiayai investasi produktif untuk masa depan.

Menurutnya, pemerintah juga perlu melakukan reorientasi belanja agar APBN tidak semakin defensif. Belanja yang bersifat rutin dan kurang produktif dinilai perlu dikendalikan sehingga ruang untuk investasi publik yang produktif tetap terjaga.

NEXT Indonesia Center sendiri melakukan kajian yang mengukur kesinambungan fiskal Indonesia periode 2017-2026 menggunakan pendekatan dari Craig Burnside dalam publikasi Bank Dunia berjudul Fiscal Sustainability in Theory and Practice.

Metode tersebut mengukur kemampuan pemerintah mempertahankan posisi fiskalnya dengan membandingkan keseimbangan primer aktual terhadap ambang batas keseimbangan primer yang dibutuhkan untuk menjaga rasio utang tetap terkendali.

Keseimbangan primer aktual adalah selisih antara total pendapatan negara dengan total belanja negara di luar pembayaran bunga utang, berdasarkan realisasi atau angka yang benar-benar terjadi di lapangan.

Hasil penghitungan NEXT Indonesia Center menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam kategori fiskal berkelanjutan pada periode 2017-2019.

Namun kondisi tersebut terganggu pada masa pandemi COVID-19, tepatnya pada 2020 dan 2021, sehingga terjadi kontraksi ekonomi, lonjakan kebutuhan pembiayaan, serta pelebaran defisit menyebabkan posisi fiskal Indonesia keluar dari zona berkelanjutan.