Defisit APBN Tembus Rp196,5 Triliun, Purbaya Ungkap Kondisi Fiskal Semester I

JAKARTA – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disiplin menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Efektivitas belanja pemerintah, optimalisasi penerimaan negara, serta pengendalian defisit akan menentukan ruang fiskal untuk membiayai program prioritas tanpa mengganggu kesehatan keuangan negara.

Karena itu, kualitas pengelolaan APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari dampaknya terhadap produktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Juni 2026.

"Dengan pendapatan yang tumbuh kuat, belanja yang produktif, dan belanja yang dikelola secara terukur, defisit tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen dari PDB," kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juli 2026 di Jakarta, Selasa (21/7).

Purbaya mengatakan tren positif kinerja APBN ditopang oleh performa pendapatan negara yang kuat serta belanja yang dikelola secara efektif.

Secara keseluruhan, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama 2025.

Ia menjelaskan penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp1.187,8 triliun, yang ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp1.035,7 triliun atau tumbuh 24,6 persen.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp145 triliun atau tumbuh 3,4 persen.

Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp271 triliun atau meningkat 21,6 persen, sedangkan penerimaan hibah tercatat Rp7 miliar atau tumbuh 10,2 persen.

Purbaya menambahkan, kinerja fiskal tersebut turut menjadi salah satu faktor yang mendukung Indonesia mempertahankan peringkat kredit BBB untuk utang jangka panjang dan A-2 untuk utang jangka pendek.

Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja pemerintah pusat mendominasi dengan realisasi Rp1.298,6 triliun atau meningkat 29,4 persen.

Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp658,9 triliun atau tumbuh 40 persen, sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp639,7 triliun atau meningkat 20 persen.