Ekosistem Digital Melaju Kencang, Regulasinya Masih Tertatih

“Ini tidak adil. Kalau mereka ambil keuntungan dari rakyat Indonesia, ya harus bayar keadilan untuk Indonesia,” ujarnya.

“Indonesia punya bargaining power cukup untuk ini. Sifatnya universal, bukan memajaki perusahaan Amerika saja, tapi semua perusahaan teknologi global. Saatnya keadilan untuk Indonesia,” kata Harris.

Dia juga mendukung kedaulatan digital termasuk lokalisasi data, selain kedaulatan pangan dan energi yang diserukan Presiden Prabowo Subianto.

Beban Fiskal

Harris menambahkan kebijakan ini untuk membantu pemerintah menghadapi tekanan fiskal. “Intinya bukan bikin susah pemerintah, tapi membantu mengatasi tekanan fiskal,” ujarnya.

Dr. Burcu Kilic menilai pemerintah perlu memisahkan persoalan fiskal, infrastruktur, dan kedaulatan digital ke basis hukum yang tepat. Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara lain.

"Kebijakan digital tidak boleh berhenti pada fiskal, tapi harus mencakup kedaulatan, regulasi, dan tata kelola lintas batas,"ungkap dia.

Reza Aditya menjelaskan persoalan utama ekonomi digital adalah ketimpangan pelaku lokal vs global. Pelaku lokal patuh pajak, regulasi, bangun infrastruktur, serap tenaga kerja, sementara platform global menikmati pasar tanpa kontribusi sebanding.

“Sebenarnya ini yang kita inginkan: level playing field. Kalau mereka mau adaptasi di kita, boleh. Tapi ada skema pajak dan lain-lain. Kalau mau pengurangan pajak, ya datang ke sini, buka kantor, ada mekanisme insentif lain,” kata Reza.

Ia menekankan kebijakan digital harus melihat ekosistem luas: kreator, rumah produksi, bioskop, dan aktor lain dalam rantai nilai digital. Reza juga menyebut data harus jadi bagian kedaulatan digital. “Selama data tersimpan di luar negeri dan tidak terlokalisasi, pengawasan dan penegakan kebijakan sulit optimal. Lokalisasi data penting untuk persaingan sehat dan tata kelola kuat,” ujarnya.