Lahan Sempit, Sejahtera Sulit! DPR Bongkar Ketimpangan Kepemilikan Tanah di RI

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri menyoroti ketimpangan kepemilikan lahan yang masih membelit petani di Indramayu, Jawa Barat. Ia menilai kondisi ini menjadi penyebab utama petani sulit sejahtera dan keluar dari jerat kemiskinan.

“Lahan garapan petani Indramayu rata-rata cuma 0,4 hektar. Padahal untuk bisa sejahtera, petani butuh skala ekonomi minimal 2,5 hektar,” kata Rokhmin di Jakarta, Jumat (15/5).

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menyebut masalah agraria tidak hanya terjadi di Indramayu, tetapi juga menjadi persoalan nasional terkait ketimpangan penguasaan aset produksi.

“Faktanya, hanya 0,2% pengusaha besar yang menguasai sekitar 70% total lahan di Indonesia,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.

Rokhmin menegaskan, reforma agraria harus dijalankan lebih serius supaya petani dan nelayan mendapat akses ekonomi yang lebih adil. Tanpa perbaikan distribusi lahan, menurutnya, kesejahteraan masyarakat kecil sulit terwujud.

“Pemerintah yang berhasil adalah yang mampu menyejahterakan rakyatnya,” tegasnya.

Selain soal lahan, Rokhmin juga menyoroti melambatnya aktivitas industri dan perdagangan di jalur Pantura Jawa Barat. Kondisi ini, katanya, berdampak pada kenaikan angka pengangguran dan melemahnya daya beli masyarakat.

Ia meminta pemerintah tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat kecil, terutama petani dan nelayan.