Gunungkidul Disiapkan Jadi Percontohan Penanganan Kesehatan Terpadu

GUNUNG KIDUL - Upaya memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul kini mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), kunjungan kerja dilakukan pada Selasa (5/5/2026) untuk memperkuat sinergi kebijakan lintas sektor, terutama dalam menjawab persoalan kesehatan yang dinilai masih kompleks.

Langkah ini tidak lepas dari komunikasi sebelumnya antara pemerintah daerah dan Menko PMK, yang menyoroti sejumlah tantangan mendasar dalam pembangunan manusia. Isu kesehatan jiwa, termasuk tingginya angka bunuh diri, menjadi salah satu fokus utama pembahasan dalam agenda tersebut.

Selama beberapa tahun terakhir, kasus bunuh diri di wilayah ini tergolong tinggi. Dalam rentang lima hingga enam tahun, jumlahnya mencapai 171 kasus, dengan rata-rata tahunan berkisar 27 hingga 30 kejadian. Hingga Mei 2026 saja, sudah tercatat 12 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Ismono, menyampaikan bahwa jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) saat ini mencapai 1.847 orang. Dari angka tersebut, masih terdapat 12 kasus pasung yang memerlukan penanganan bersama lintas sektor.

Kondisi di lapangan menunjukkan keterbatasan tenaga profesional menjadi hambatan tersendiri. Layanan di Puskesmas belum didukung jumlah psikolog klinis yang memadai, sementara dokter spesialis jiwa yang tersedia hanya empat orang untuk seluruh wilayah kabupaten. Pemerintah daerah pun mengajukan kebutuhan rumah singgah sebagai fasilitas transisi bagi pasien setelah menjalani perawatan di rumah sakit.

Selain persoalan kesehatan jiwa, aspek layanan kesehatan umum juga menjadi perhatian. Antrean pasien yang membutuhkan layanan cuci darah di RSUD Gunungkidul masih panjang dan membutuhkan solusi cepat. Di tingkat layanan dasar, sejumlah Puskesmas juga menghadapi kendala ketersediaan obat, termasuk obat injeksi jangka panjang bagi pasien ODGJ untuk mencegah kekambuhan. Ketimpangan akses layanan juga masih terasa, terutama antara wilayah tengah dan daerah pinggiran yang belum sepenuhnya terjangkau fasilitas memadai.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK, Sukadiono, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti temuan tersebut melalui penguatan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang melibatkan berbagai kementerian terkait.

“Gunungkidul diproyeksikan menjadi proyek percontohan (pilot project) dalam penanganan isu-isu kesehatan tersebut,” ujar Sukadiono.

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Pembangunan Talenta Digital, Dedi Permadi, menyebutkan bahwa tim telah merancang langkah-langkah konkret dalam bentuk matriks aksi yang akan dijalankan bersama perangkat daerah.

Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut. Ia menekankan bahwa pembangunan manusia memerlukan pendekatan lintas sektor agar hasilnya berkelanjutan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pembangunan manusia tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan kerja bersama lintas bidang yang berkelanjutan untuk menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Dalam rangkaian kegiatan itu, tim Kemenko PMK juga turun langsung meninjau fasilitas layanan kesehatan, salah satunya RSUD Saptosari. Kunjungan lapangan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang benar-benar sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat.