Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Kemenhaj Perketat Pengawasan Haji 2026, Cegah Praktik Ilegal Non-Prosedural

13 Sabtu, 02 Mei 2026, 21:22 WIB | Oleh:
Kemenhaj Perketat Pengawasan Haji 2026, Cegah Praktik Ilegal Non-Prosedural Kemenhaj Perketat Pengawasan Haji 2026, Cegah Praktik Ilegal Non-Prosedural Doc: Antara Foto
Ket. Petugas mendorong kursi roda seorang calon haji saat pemberangkatan di halaman kantor Wali Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (29/4).

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat pengawasan dan penindakan guna mencegah praktik haji non-prosedural sekaligus menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan jamaah pada penyelenggaraan ibadah haji 2026

Kepala Biro Humas Kemenhaj Moh Hasan Afandi mengatakan pemerintah mendukung kampanye Pemerintah Arab Saudi “Tidak Ada Haji Tanpa Izin” sebagai upaya memastikan seluruh jamaah menjalankan ibadah sesuai ketentuan.

“Kami mendukung penuh kampanye Pemerintah Arab Saudi, 'Tidak Ada Haji Tanpa Izin'. Haji harus dilakukan melalui jalur resmi dan menggunakan visa haji agar ibadah berjalan tertib, aman, serta tidak menimbulkan risiko hukum bagi jemaah,” ujar dia di Media Center Haji Jakarta, Sabtu.

Kemenhaj bersama Polri serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah membentuk Satgas Pencegahan Haji Ilegal untuk memperkuat pengawasan dan penindakan.

Satgas ini bertugas mencegah keberangkatan calon haji non-prosedural sejak dini, melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, serta menangani kasus pidana terkait dengan praktik haji ilegal.

Sejak 18 April hingga 1 Mei 2026, ia mengatakan petugas Imigrasi telah mencegah keberangkatan 42 calon haji non-prosedural.

Ia menegaskan penggunaan visa non-haji seperti visa kerja, ziarah atau kunjungan, maupun transit untuk berhaji merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pemerintah Arab Saudi.

Sanksi yang dikenakan tidak ringan, mulai dari penolakan masuk Makkah serta kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina, denda, deportasi, hingga larangan masuk Arab Saudi selama 10 tahun.

Penegakan hukum juga berlaku bagi pihak yang mengorganisasi, menawarkan, atau memfasilitasi haji ilegal.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak tergoda tawaran berhaji tanpa antre secara ilegal. Laporkan kepada kepolisian jika ada pihak yang menawarkan atau mengorganisir keberangkatan haji non-prosedural,” demikian Hasan.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
Olahraga
Wembanyama Beri Spurs Kemen...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Kemenekraf dan Pemprov Bali Akan Berkolaborasi Bangun Creative Hub Kembangkan Ruang Akselerasi Talenta Digital

Kemenekraf dan Pemprov Bali Akan Berkolaborasi Bangun Creative Hub Kembangkan Ruang Akselerasi Talenta Digital

12 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +