Bukan Operasi Yustisi, Cara Humanis Dukcapil DKI Sambut 7.911 Warga Baru

JAKARTA - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mencatat sebanyak 7.911 jiwa pendatang baru hingga 19 April 2026. Pendataan ini dilakukan sejak 25 Maret melalui layanan jemput bola di seluruh wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu.

Data tersebut masih bersifat dinamis dan akan terus diperbarui hingga akhir April 2026. Proses pendataan dilakukan secara masif melalui sosialisasi dan pelayanan langsung ke permukiman warga.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto, menyebut Jakarta masih menjadi magnet bagi masyarakat dari berbagai daerah. Ia menegaskan mayoritas pendatang baru didominasi oleh kelompok usia produktif.

"Lebih dari 57 persen pendatang baru berada pada usia produktif yaitu 20 sampai 39 tahun," ujar Denny Wahyu Haryanto.

Ia menjelaskan fenomena ini tidak terlepas dari posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional. Banyak pendatang datang dengan tujuan mencari pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup.

Sejalan dengan arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, pendataan dilakukan tanpa operasi yustisi. Pemerintah memilih pendekatan humanis dengan melibatkan aparat wilayah hingga tingkat RT dan RW.

"Kami melakukan pendekatan humanis melalui koordinasi dengan pemerintah wilayah serta layanan jemput bola di masyarakat," ujar Denny Wahyu Haryanto.

Kegiatan sosialisasi akan kembali digelar serentak pada 20 April 2026 di lima wilayah kota. Lokasi tersebut meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur.

Dukcapil juga mengimbau pendatang yang hanya tinggal sementara untuk mendaftar sebagai penduduk nonpermanen. Proses pendaftaran dapat dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui layanan Identitas Kependudukan Digital.

"Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, pendaftaran juga dapat dilakukan secara digital," ujar Denny Wahyu Haryanto.

Salah satu pendatang asal Riau, Rini, mengaku proses pendataan berlangsung mudah dan cepat. Ia menyebut hanya perlu membawa KTP daerah dan mengisi formulir untuk mendapatkan dokumen penduduk nonpermanen.

"Pelayanannya cepat, dokumen langsung jadi dan semuanya gratis," ujar Rini.

Dukcapil menegaskan bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya. Hal ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan mudah diakses.

Pendataan penduduk dinilai penting untuk mendukung kebijakan berbasis data dalam pembangunan. Data tersebut digunakan untuk merencanakan kebutuhan infrastruktur seperti transportasi, kesehatan, dan pendidikan.