Alarm Ekonomi Nyala: Rupiah Melemah 2,19 Persen Sepanjang 2026, Beban Fiskal Terancam Membengkak

JAKARTA – Dalam kurun waktu kurang dari empat bulan pada tahun ini, rupiah telah melemah cukup signifikan, seiring akumulasi tekanan eksternal dan sentimen risiko yang semakin meningkat terhadap perekonomian domestik.

Eskalasi konflik antara Iran dengan koalisi Amerika Serikat (AS)–Israel mendorong investor global beralih ke aset aman seperti dolar AS, sehingga memicu arus keluar modal dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Tekanan tersebut diperkuat oleh faktor domestik, terutama setelah Standard & Poor's (S&P) Global Ratings memberikan outlook negatif terhadap obligasi pemerintah RI.

Penilaian ini meningkatkan persepsi risiko terhadap stabilitas fiskal dan kredibilitas kebijakan, sehingga mempercepat aksi jual aset berbasis rupiah.

Kombinasi sentimen global dan domestik ini membuat pelemahan rupiah tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mencerminkan kehati-hatian investor terhadap prospek ekonomi Indonesia ke depan.

Sepanjang 2026 hingga 17 April, kurs rupiah terhadap dolar AS telah melemah 368 poin atau sekitar 2,19 persen, sebuah angka penurunan yang tak bisa dibilang kecil. Jika tren terus berlanjut, beban fiskal bakal makin berat.

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Jumat (17/4), melemah 50 poin atau 0,29 persen menjadi Rp17.189 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.139 per dolar AS.

Sebagai perbandingan, kurs rupiah, dalam perdagangan akhir tahun lalu atau pada 30 Desember 2025 sore, ditutup menguat 17 poin atau sekitar 0,10 persen dari sehari sebelumnya ke level 16.771 rupiah per dollar AS

Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi outlook negatif dari lembaga rating Standard & Poor's Global Ratings (S&P) terhadap peringkat obligasi.

“Rupiah pada perdagangan hari ini lebih dipengaruhi oleh tekanan domestic terkait outlook yang negative dari lembaga rating S&P terhadap peringkat obligasi pemerintah karena tekanan fiskal pemerintah yang besar,” ungkapnya di Jakarta, Jumat (17/4).

Sebelumnya, dilaporkan bahwa lembaga pemeringkat S&P Global Ratings khawatir terhadap rasio pembayaran utang Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa S&P menanyakan secara detail kondisi fiskal Indonesia, termasuk konsistensi menjaga defisit tetap di bawah ambang batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Purbaya menyampaikan ada peluang defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menurun dari proyeksi awal setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi sementara defisit APBN 2025 sebesar 2,92 persen PDB. Adapun pada hasil akhir audit nanti, Purbaya memproyeksikan defisit menyempit ke level 2,8 persen dari PDB.