Stimulus Ekonomi Diminta Sasar ‘Supply’ dan ‘Demand’

Pemerintah perlu fokus menjaga stabilitas makroekonomi serta menahan dampak guncangan global terhadap ekonomi domestik.

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai kebijakan dan stimulus ekonomi di tengah tekanan geopolitik global harus menyasar sisi penawaran (supply) dan permintaan (demand) secara seimbang.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyatakan dari sisi supply, pemerintah perlu menjaga biaya usaha tetap terkendali, arus kas sehat, serta kepastian berusaha.

“Dari sisi supply, diperlukan kebijakan yang mampu menjaga biaya usaha tetap terkendali, arus kas tetap sehat, dan kepastian usaha tetap terjaga,” kata Shinta di Jakarta, Sabtu (4/4).

Sementara itu, dari sisi demand, penguatan daya beli masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

“Sementara, dari sisi demand diperlukan penguatan daya beli masyarakat,” ujarnya menambahkan.

Dalam jangka pendek, Apindo menilai pemerintah perlu fokus menjaga stabilitas makroekonomi serta menahan dampak guncangan global terhadap ekonomi domestik. Langkah tersebut mencakup pengendalian harga energi, stabilitas nilai tukar, serta kelancaran logistik dan rantai pasok.

“Kebijakan juga perlu bersifat adaptif, terukur, dan berbasis pemetaan sektor, serta didukung komunikasi yang jelas kepada dunia usaha,” kata Shinta.

Ia menambahkan, penguatan konsumsi domestik dan pemberian stimulus yang tepat sasaran, khususnya bagi industri padat karya, menjadi sangat penting.

“Di saat yang sama, penguatan konsumsi domestik dan pemberian stimulus yang lebih terarah, khususnya bagi industri padat karya, menjadi penting, disertai upaya menjaga daya saing melalui dukungan likuiditas, deregulasi, serta pengurangan high cost economy,” imbuhnya.

Untuk jangka menengah hingga panjang, Apindo mendorong strategi struktural guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Langkah tersebut meliputi percepatan ketahanan energi, pengembangan energi alternatif, serta penguatan sektor hulu domestik agar tidak bergantung pada bahan baku impor.

Selain itu, reformasi subsidi energi juga dinilai perlu dilakukan secara bertahap dengan tetap menjaga daya beli masyarakat dan efisiensi dunia usaha.

Shinta menegaskan pentingnya semangat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menghadapi tekanan global.

“Dunia usaha memandang penting adanya ruang dialog yang konstruktif dan berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha guna mengidentifikasi serta memitigasi potensi dampak kebijakan sejak tahap perumusan hingga implementasi,” ujarnya.

Konsolidasi Pengusaha Muda

Sementara itu, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menilai Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi pengusaha muda dalam menghadapi dinamika global.