Dari Nafta ke LPG, Industri Petrokimia Cari Jalan Alternatif Keluar dari Tekanan Geopolitik

“Dalam jangka pendek, yang paling mendesak adalah insentif fiskal yang targeted, seperti subsidi energi untuk industri kecil dan menengah yang paling rentan, insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam efisiensi energi, serta akses pembiayaan yang lebih longgar agar arus kas tetap terjaga,” jelas Yusuf.

Terkait opsi kebijakan impor energi, ia melihat adanya ruang untuk langkah darurat, namun tetap perlu kehati-hatian agar tidak berdampak pada sektor hulu domestik.

“Terkait bea masuk gas atau LPG impor, ini bisa menjadi opsi dalam situasi darurat, terutama untuk menekan biaya input dan mempercepat diversifikasi pasokan. Namun kebijakan ini sebaiknya bersifat temporer dan selektif,” ujarnya.

Dalam jangka panjang, tantangan yang lebih besar justru terletak pada struktur industri nasional yang masih bergantung pada impor, khususnya di sektor kimia. Padahal Indonesia memiliki potensi untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

“Selama ini kita memiliki bahan baku seperti gas, sawit, dan mineral, tetapi rantai industrinya tidak terbangun secara utuh. Akibatnya, kita mengekspor bahan mentah dan mengimpor produk turunannya,” kata Yusuf.

Karena itu, strategi hilirisasi dan integrasi industri dinilai menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Pengembangan petrokimia berbasis gas domestik, hilirisasi sawit ke oleokimia, serta pemanfaatan mineral untuk industri kimia lanjutan menjadi kunci. Di saat yang sama, pembangunan kawasan industri yang terintegrasi juga penting agar tercipta efisiensi dan daya saing yang lebih kuat dibanding produk impor,” pungkasnya.