Timteng Memanas, Inflasi Impor Mengintai Stabilitas Harga

Jika konflik Timur Tengah berlanjut dan meluas, banyak negara berkembang berisiki jatuh pada krisis ekonomi.

JAKARTA – Perang antara Amerika Serikat (AS) bersama Israel melawan Iran bakal mengancam stabilitas harga energi dan pangan global. Sejumlah negara dengan net importir minyak besar seperti Indonesia bakal terdampak oleh gejolak di kawasan Timur Tengah (Timteng) ini.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira memproyeksikan harga minyak mentah berpotensi menembus 100–120 dollar AS per barel jika gangguan di Selat Hormuz terus berlanjut. Jalur tersebut menyumbang sekitar 20 persen pasokan minyak dunia, sehingga gangguan distribusi, termasuk penolakan asuransi kapal logistik di area konflik, akan memicu kesulitan impor bagi banyak negara, termasuk Indonesia sebagai net importir minyak.

"Karena kita net importir minyak, maka konsekuensi ke bahan bakar minyak/BBM-nya memang besar," ujar Bhima ketika dihubungi Koran Jakarta, Minggu (1/3).

Menurut Bhima, dalam simulasi APBN 2026, setiap kenaikan 1 dollar AS per barel di atas asumsi dasar akan menambah beban belanja negara sekitar 10,3 triliun rupiah. Jika harga mencapai 100–120 dollar AS per barel, tambahan beban fiskal bisa membengkak hingga 515 triliun rupiah, mencakup subsidi BBM, kompensasi kepada Pertamina, serta subsidi listrik—menimbulkan tekanan ganda pada APBN.

Situasi diperparah oleh potensi flight to quality yang melemahkan rupiah, sehingga memicu imported inflation, terutama pada komoditas pangan sensitif terhadap kurs dan impor seperti kedelai, gandum, dan daging. Kombinasi lonjakan harga energi dan pangan berisiko menekan daya beli masyarakat dan, jika konflik meluas, dapat mendorong negara berkembang ke jurang krisis ekonomi.

“Imported inflation dari minyak dan pangan akan menciptakan downward spirall ke daya beli masyarakat. Jika konflik berlanjut dan meluas bahkan banyak negara berkembang jatuh pada krisis ekonomi," jelasnya.

PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya menjaga stabilitas pasokan energi nasional dengan memprioritaskan keselamatan pekerja dan keberlangsungan operasional melalui penguatan mitigasi risiko serta pemantauan intensif. Perusahaan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, KBRI/KJRI, dan otoritas setempat untuk memastikan seluruh lini bisnis, dari penyediaan minyak mentah hingga distribusi BBM dan LPG, tetap berjalan optimal dan terkendali.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyatakan seluruh pekerja, armada, dan operasional di Timur Tengah dimonitor ketat, disertai langkah mitigasi risiko dan penguatan komunikasi lintas otoritas. Pertamina juga terus memantau dinamika energi global dan mengandalkan diversifikasi sumber pasokan—baik domestik maupun internasional—serta optimalisasi kilang dalam negeri untuk menjaga kelancaran rantai pasok dan memastikan ketersediaan BBM serta LPG tetap aman dan memadai bagi masyarakat.

Impor Pangan

Sementara itu, pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Gusti Artama Gultom, menegaskan Indonesia perlu segera mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Meski impor bisa menjadi solusi stabilisasi jangka pendek saat produksi terganggu atau permintaan melonjak, ketergantungan jangka panjang berisiko melemahkan daya saing petani, menguras devisa, serta membuat ketahanan pangan rentan terhadap gejolak global.

Menurutnya, kunci utama adalah peningkatan produksi domestik melalui perbaikan produktivitas, seperti penggunaan benih unggul, mekanisasi, digitalisasi pertanian, dan efisiensi distribusi. Tanpa langkah tersebut, kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan dalam negeri akan terus berulang.