Kaltim Siapkan Rp1,7 Triliun, Tepi Sungai Samarinda Bakal Disulap Jadi Ikon Baru

SAMARINDA – Pembangunan kawasan tepi sungai memiliki peran strategis dalam menata ruang kota yang berkelanjutan dan inklusif.

Kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang publik dan penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai elemen penting dalam pengendalian banjir, konservasi lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dengan perencanaan yang terpadu—mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi—pembangunan tepi sungai dapat mengubah sungai dari sekadar infrastruktur air menjadi aset kota yang produktif dan bernilai jangka panjang.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membidik pembangunan kawasan tepi sungai di Samarinda yang diproyeksikan menelan anggaran hingga Rp1,7 triliun.

"Di antara kawasan Selili dan Jembatan Mahkota II, akan dibangun pusat keramaian baru dengan amphitheater serta berbagai fasilitas pendukung lainnya," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda di Samarinda, Minggu (1/2).

Dinas PUPR-Pera Kaltim memastikan seluruh tahapan perencanaan awal mulai dari studi kelayakan (feasibility study) hingga Detail Engineering Design (DED) telah rampung sepenuhnya.

Konsep pengembangan kawasan ini mencakup pembangunan jalan tembus hingga Jembatan Mahkota II yang dilengkapi jalur pedestrian luas agar masyarakat dapat berolahraga maupun berswafoto dengan nyaman.

Kendati konsep teknis telah sangat matang, realisasi fisik proyek raksasa ini masih harus menunggu ketersediaan pendanaan yang memadai di tengah kondisi fiskal daerah yang menantang.

Pemerintah daerah mengaku harus bersikap realistis pada tahun anggaran ini mengingat adanya kebijakan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.

"Oleh karena itu, kami akan memprioritaskan program-program yang dinilai paling mendesak terlebih dahulu untuk dieksekusi," ujar Nanda.

Dari sisi sosial, pemerintah menilai proyek ini relatif aman dari konflik karena pembangunan dilakukan di sisi sungai sehingga tidak memerlukan relokasi pemukiman warga setempat.

Keberadaan infrastruktur anyar ini justru diyakini menguntungkan masyarakat sekitar melalui penciptaan pusat ekonomi baru dan akses jalan besar yang lebih layak.

Guna menyiasati tantangan dana, Pemprov Kaltim kini membuka peluang kolaborasi pembiayaan dengan pemerintah pusat di luar skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jalur ini dinilai strategis karena tidak hanya mempercantik kota, namun juga berfungsi sebagai jalan pintas vital dari kawasan pelabuhan menuju Jembatan Mahkota II.