DPRD DKI Setujui Usulan Obligasi Rp3,5 Triliun, LRT Jakarta Jadi Prioritas
📅 Minggu, 02 Agu 2026, 13:57 WIB | Oleh: Tim Penulis
Doc: Antara
Jakarta - Komisi C DPRD DKI Jakarta menyepakati usulan penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat Badan Anggaran (Banggar). Namun, dewan meminta Pemerintah Provinsi DKI melengkapi kajian kelayakan, dasar hukum, hingga skema pembayaran sebelum usulan tersebut diputuskan.
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya mengatakan kesepakatan yang dicapai saat ini baru sebatas nilai obligasi. Sementara itu, rincian program yang akan dibiayai masih bersifat sementara karena sebagian kegiatan berada dalam ruang lingkup komisi lain.
“Angkanya kita ketuk Rp3,5 triliun. Mengenai programnya, kita serahkan untuk disesuaikan dan dibahas dalam rapat Banggar,” kata Dimaz dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (2/8).
Menurut dia, komposisi program yang akan dibiayai melalui obligasi masih dapat berubah setelah Banggar menerima masukan dari seluruh komisi. Selain itu, pencairan obligasi akan disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan proyek, terutama pembangunan LRT Jakarta.
Meski menyetujui nilai usulan, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menegaskan pemerintah daerah harus lebih dahulu melengkapi seluruh dokumen pendukung, mulai dari dasar regulasi, studi kelayakan proyek, pembentukan dana cadangan, hingga skema pembayaran obligasi.
“Kami harus benar-benar memiliki dasar untuk menentukan apakah obligasi daerah ini layak disetujui atau tidak,” ujar August.
Ia mengingatkan tenor obligasi selama tujuh tahun melampaui sisa masa jabatan gubernur saat ini sehingga berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya.
Selain itu, Pemprov DKI diperkirakan harus menyisihkan dana cadangan sekitar Rp500 miliar setiap tahun untuk memenuhi kewajiban pembayaran obligasi. Menurut August, kewajiban tersebut berpotensi mengurangi ruang fiskal APBD yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan program prioritas.
“Ini akan menjadi beban APBD berikutnya. Karena itu, kemampuan membayar dan pembentukan dana cadangan harus dihitung secara cermat,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek produktif di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat.
Salah satu proyek prioritas yang diusulkan adalah pembangunan LRT Jakarta Fase 1C yang menghubungkan Manggarai dengan Dukuh Atas guna memperkuat integrasi transportasi umum di ibu kota.
“Ini harus kita selesaikan dengan menyambungkan LRT Fase 1C dari Manggarai ke Dukuh Atas,” kata Eliawati.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!