Greenland Protes Klaim AS, Tolak Disamakan dengan Venezuela

JENEWA - Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan bahwa Greenland tidak berada dalam situasi yang memungkinkan terjadinya pengambilalihan secara mendadak dan menolak perbandingan dengan Venezuela serta menyerukan komunikasi langsung, bukan melalui media.

“Negara kami tidak tepat dibandingkan dengan Venezuela. Kami adalah negara demokratis dan telah demikian selama bertahun-tahun,” ujar Nielsen dalam konferensi pers, Senin (5/1).

Menanggapi kekhawatiran setelah pernyataan terbaru Amerika Serikat (AS), Nielsen menegaskan tidak ada alasan untuk panik.

“Situasinya tidak seperti Amerika Serikat bisa mengambil alih Greenland. Itu bukan kondisinya. Karena itu, kita tidak perlu panik. Kita perlu memulihkan kerja sama baik yang selama ini terjalin,” katanya.

Nielsen menyebut Greenland berada dalam situasi khusus dan mengakui adanya kekhawatiran publik. “Saya sepenuhnya memahami bahwa masyarakat menaruh harapan kepada Naalakkersuisut (pemerintahan Greenland) dan merasa cemas,” ujarnya, merujuk pada pemerintah wilayah tersebut.

Ia juga menolak spekulasi mengenai skenario militer. “Pertama-tama, saya ingin menyampaikan bahwa menurut saya tidak pantas membicarakan kemungkinan atau potensi operasi militer di negara ini,” kata Nielsen.

“Saya ingin menegaskan kembali bahwa kita tidak berada dalam situasi di mana ada kemungkinan pengambilalihan negara secara mendadak,” tambahnya.

Perdana menteri mengatakan pemerintah akan memperkeras sikap jika pembahasan terus berlangsung seperti saat ini karena “kami tidak puas dengan situasi yang kami hadapi.”

Mengkritik komunikasi tidak langsung, Nielsen menilai dialog tidak semestinya dilakukan melalui media. “Sudah cukup komunikasi dilakukan lewat media dan berbagai jalur tidak langsung. Itu tidak menghormati,” ujarnya.

Ia juga menyerukan persatuan, baik di dalam Greenland maupun dengan negara-negara sekutu. “Kita harus menunjukkan bahwa kita bersatu sebagai masyarakat. Kita juga harus menunjukkan persatuan dengan negara-negara yang menjadi sekutu kita,” katanya, dan menambahkan bahwa pemerintah Greenland telah melakukan “semua hal yang bisa kami lakukan.”

Presiden AS Donald Trump berulang kali menyatakan keinginannya untuk mengambil alih Greenland, wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri di bawah Denmark, dan tidak menutup kemungkinan melakukannya dengan kekuatan militer.

Sehari setelah operasi militer AS di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro, Trump pada Minggu (4/1) kembali menyerukan pengambilalihan Greenland dengan alasan kepentingan keamanan AS.

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen telah meminta Trump untuk “menghentikan ancaman.”

Sejumlah negara Eropa serta Uni Eropa, Senin (5/1) menyatakan dukungan kuat kepada Denmark dan Greenland. Mereka menolak gagasan bahwa masa depan pulau tersebut dapat ditentukan oleh kekuatan luar serta menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah. Ant/Anadolu