Memprioritaskan Layanan KB pada Masyarakat Desil 1-4

Jakarta - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN memprioritaskan layanan keluarga berencana (KB) pada masyarakat desil satu hingga empat untuk memenuhi kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi atau unmet need.

"Kita prioritaskan untuk desil 1 sampai 4 terkait penanganannya. Sebab, mereka butuh perhatian khusus," ujar Mendukbangga Wihaji di Jakarta, Rabu.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI terkait Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN tahun anggaran 2025, Wihaji juga menyampaikan capaian peserta aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang mengalami peningkatan sebagai bagian dari penguatan layanan keluarga berencana yang berkualitas dan berkelanjutan.

Untuk mendukung percepatan penurunan stunting, Wihaji juga menekankan pentingnya membangun ekosistem kolaboratif lintas sektor melalui sinergi antara Tim Pendamping Keluarga (TPK), posyandu, puskesmas, hingga pemerintah desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, yang menjadi kunci agar pendampingan kepada keluarga dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Kinerja pembangunan keluarga dan kependudukan terus menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan Pendataan Keluarga tahun 2025, sejumlah indikator strategis Kemendukbangga/BKKBN berhasil tercapai, mulai dari Total Fertility Rate (TFR), Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK), Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK), Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), hingga Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK).

Capaian tersebut mencerminkan semakin kuatnya upaya pemerintah dalam mewujudkan keluarga berkualitas sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Dari sisi tata kelola, Kemendukbangga/BKKBN juga mencatat kinerja anggaran yang sangat baik. Realisasi anggaran tahun 2025 mencapai 98,71 persen, dengan laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Konsistensi tersebut kembali mendapat pengakuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Kemendukbangga/BKKBN mendapatkan WTP dari BPK delapan kali berturut-turut dari tahun 2017 hingga 2024," tuturnya.

Dalam rapat tersebut, berbagai program prioritas Kemendukbangga/BKKBN turut menjadi fokus pembahasan, mulai dari penguatan pembangunan keluarga, percepatan penurunan stunting, pengendalian penduduk, hingga optimalisasi berbagai upaya yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.