Memacu Pengentasan Kawasan Kumuh di 17 Kabupaten dan Kota di  Sumsel

Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus memacu pengentasan kawasan kumuh di 17 kabupaten dan kota dalam provinsi setempat guna mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

"Untuk memacu pengentasan kawasan kumuh itu digalakkan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan meningkatkan fasilitas di kawasan permukiman penduduk," kata Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra di Palembang, Selasa.

Dia menjelaskan, pihaknya terus memacu pengentasan kawasan kumuh melalui berbagai program berbasis permukiman.

“Tidak hanya memperbaiki rumah warga, tetapi juga meningkatkan fasilitas pendukung di kawasan permukiman yang dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, dalam menjalankan berbagai program yang dapat mendukung pengentasan kawasan kumuh, pihaknya didukung pihak perusahaan swasta dan pemerintah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Kami mengapresiasi kontribusi berbagai pihak, termasuk bantuan melalui program CSR dalam mendorong perbaikan lingkungan tempat tinggal masyarakat," jelasnya.

Berdasarkan data, dalam setahun terakhir pihaknya telah membantu perbaikan sekitar 5.000 unit lebih rumah tidak layak huni milik masyarakat dari keluarga miskin.

Realisasi tersebut menjadi capaian penting di tengah tantangan besar sektor permukiman dalam provinsi ini.

Berdasarkan pendataan Disperkim Sumsel terdapat 148.609 rumah yang masih berkategori tidak layak huni dan membutuhkan perbaikan ataupun pembangunan ulang.

Selain itu, provinsi ini juga menghadapi permasalahan kawasan kumuh seluas sekitar 6.000 hektare.

Kemudian 'Backlog' kepemilikan rumah tercatat mencapai 348.051 unit, sementara backlog rumah tidak layak huni (RTLH) mencapai 495.204 unit.

"Melihat kondisi itu, upaya perbaikan RTLH dalam mengentaskan kawasan kumuh, dan mencapai keberhasilan program nasional pembangunan tiga juta rumah, diharapkan partisipasi semua pihak yang lebih besar," harap Sekda Edward.