Junta Myanmar Gelar Pemilu Setelah Lima Tahun Perang Saudara

YANGON - Sejumlah kecil pemilih mendatangi tempat pemungutan suara di Myanmar yang sangat dibatasi pada hari Minggu (28/12).

Mantan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi tetap dipenjara, sementara partainya yang sangat populer telah dibubarkan dan tidak ikut serta.

Para aktivis, diplomat Barat, dan kepala hak asasi manusia PBB semuanya mengecam pemungutan suara bertahap selama sebulan tersebut, dengan alasan bahwa daftar pemilihnya didominasi oleh sekutu militer dan adanya penindakan keras terhadap siapa saja yang berbeda pendapat.

Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (Union Solidarity and Development Party/UNDP) yang pro-militer diperkirakan secara luas akan muncul sebagai partai terbesar, yang akan menjadi upaya pencitraan ulang pemerintahan militer, menurut para kritikus.

Top of Form

Bottom of Form

Negara Asia Tenggara berpenduduk sekitar 50 juta jiwa ini dilanda perang saudara. Selama pemilu, Junta tidak menggelar pemungutan suara di wilayah yang dikuasai pemberontak.

Di wilayah yang dikuasai junta, putaran pertama dari tiga putaran dimulai pukul 6 pagi (7.30 pagi, waktu Singapura), termasuk di daerah pemilihan di kota Yangon, Mandalay, dan ibu kota Naypyidaw.

"Pemilu ini sangat penting dan akan membawa yang terbaik bagi negara," kata Bo Saw, pemilih pertama di tempat pemungutan suara di Distrik Kamayut, Yangon, dekat rumah kosong Aung San Suu Kyi.

"Prioritas utama seharusnya adalah memulihkan situasi yang aman dan damai," kata pria berusia 63 tahun itu kepada AFP.

Pada pemilihan terakhir tahun 2020, antrean panjang pemilih terbentuk di luar tempat pemungutan suara yang dinyatakan batal oleh militer beberapa bulan kemudian ketika mereka menggulingkan Aung San Suu Kyi dan merebut kekuasaan.

Namun kali ini, wartawan dan petugas pemilu melebihi jumlah pemilih awal di sebuah TPS di pusat kota dekat Pagoda Sule yang berkilauan - lokasi protes pro-demokrasi besar-besaran setelah kudeta.

Di antara segelintir pemilih awal, Swe Maw yang berusia 45 tahun menepis kritik internasional.

"Itu bukan masalah penting," katanya. "Selalu ada orang yang suka dan tidak suka."

Secara total, hanya sekitar 100 orang yang memberikan suara di kedua TPS tersebut selama jam pertama operasinya, menurut perhitungan AFP.

Menjelang pemilu, tidak ada unjuk rasa publik yang meriah seperti yang pernah dilakukan Aung San Suu Kyi. Junta telah melancarkan serangan gencar menjelang pemilu untuk merebut kembali wilayah kekuasaan.