Junta Myanmar Gelar Pemilu Setelah Lima Tahun Perang Saudara

Mesin pemungutan suara elektronik baru tidak akan mengizinkan kandidat yang ditulis tangan atau surat suara yang tidak sah.

Represi

Junta menuntut terhadap lebih dari 200 orang karena melanggar undang-undang yang melarang "gangguan" terhadap pemilu, termasuk protes atau kritik.

"Pemilu ini jelas berlangsung dalam lingkungan kekerasan dan penindasan," kata kepala hak asasi manusia PBB, Volker Turk, pekan lalu.

Putaran kedua pemungutan suara akan berlangsung dua minggu lagi sebelum putaran ketiga dan terakhir pada 25 Januari, tetapi junta telah mengakui bahwa pemilihan tidak dapat dilakukan di hampir satu dari lima daerah pemilihan majelis rendah.

Ketika militer merebut kekuasaan, mereka menindas aksi protes pro-demokrasi, banyak aktivis meninggalkan kota untuk bertempur sebagai gerilyawan bersama pasukan minoritas etnis yang telah lama berkuasa di wilayah pinggiran Myanmar.

"Ada banyak cara untuk menciptakan perdamaian di negara ini, tetapi mereka tidak memilih cara-cara itu - mereka memilih untuk mengadakan pemilihan umum sebagai gantinya," kata Zaw Tun, seorang perwira di Pasukan Pertahanan Rakyat pro-demokrasi di wilayah Sagaing bagian utara.

"Kami akan terus berjuang."