Gubernur Pramono Sebut 829 Badan Publik Ikut Keterbukaan Informasi DKI 2025

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Senin (22/12). Ajang ini menjadi penanda seriusnya komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bisa diawasi publik.

Dalam sambutannya, Pramono menilai penghargaan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan ruang evaluasi terbuka bagi seluruh badan publik di Jakarta. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk mengukur sejauh mana keterbukaan informasi benar-benar dijalankan, bukan hanya dipenuhi di atas kertas.

"Saya mengapresiasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang secara konsisten mendorong peningkatan kualitas layanan informasi publik," ujar Pramono. Ia menilai standar yang jelas serta evaluasi objektif dari Komisi Informasi membuat badan publik terdorong melakukan perbaikan berkelanjutan.

Pramono menegaskan, keterbukaan informasi memiliki posisi strategis dalam mendorong Jakarta menuju kota global. Menurutnya, transparansi menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat, pelaku usaha, investor, hingga komunitas internasional yang berinteraksi dengan Jakarta.

Ia menambahkan bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Tanpa keterbukaan, kepercayaan publik akan rapuh dan pelayanan publik sulit berkembang secara berkelanjutan.

Salah satu instrumen penting yang disorot Pramono adalah penerapan sistem E-Monev sebagai alat monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Sistem ini disebut menjadi tulang punggung penilaian sekaligus pendorong perbaikan kualitas layanan informasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Alhamdulillah, upaya memperkuat keterbukaan informasi publik menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan," kata Pramono. Ia mengungkapkan, partisipasi badan publik melonjak dari 519 peserta pada 2024 menjadi 829 badan publik pada 2025.

Dari total 829 badan publik tersebut, sebanyak 188 berhasil meraih predikat Informatif. Capaian ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan komitmen badan publik dalam menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat.

Meski begitu, Pramono mengingatkan bahwa capaian tersebut bukan titik akhir. Ia menekankan masih terbuka ruang besar untuk perbaikan melalui kerja nyata, pendampingan berkelanjutan, serta penguatan komitmen di setiap level badan publik.

Pemprov DKI Jakarta, lanjut Pramono, akan terus memperkuat keterbukaan informasi secara berkesinambungan. Upaya ini dilakukan melalui penguatan Zona Badan Publik Informatif serta pelaksanaan KIP Coaching Clinic sebagai sarana peningkatan kapasitas dan literasi keterbukaan informasi.

Ia memastikan langkah tersebut bertujuan agar layanan informasi publik semakin cepat, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi juga menjadi kunci agar badan publik tidak tertinggal dari ekspektasi warga.

"Keterbukaan tidak boleh berhenti pada indikator penilaian semata," tegas Pramono. Ia menekankan keterbukaan harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pramono juga mengimbau seluruh badan publik di DKI Jakarta untuk terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, tantangan keterbukaan informasi ke depan akan semakin kompleks seiring dinamika kebutuhan publik yang terus berubah.

Di akhir sambutannya, Pramono menyampaikan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025. Ia berharap prestasi tersebut menjadi pemicu semangat untuk membangun ekosistem informasi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan di Jakarta.