Kemendagri Gunakan Data Dukcapil Salurkan Bansos Biak Numfor

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan data kependudukan yang akurat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri ke Kabupaten Biak Numfor, Papua, selama tiga hari, mulai 31 Juli hingga 2 Agustus 2026, sebagai bagian dari percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Dalam Negeri didampingi Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Agenda tersebut difokuskan untuk memperkuat pemanfaatan data biometrik kependudukan sebagai dasar penetapan penerima bantuan sosial agar penyalurannya semakin akurat dan tepat sasaran.

Saat memberikan arahan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Kompleks Kantor Bupati, Brambaken, Distrik Samofa, Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa persoalan ketidaktepatan sasaran bantuan sosial dapat diatasi melalui integrasi data kependudukan yang valid dan terverifikasi.

"Dengan sistem itu bisa membaca lebih tepat dan lebih akurat siapa yang layak menerima bantuan sosial dan siapa yang tidak," ujarnya.

Ia menjelaskan, proses pemutakhiran data difokuskan kepada masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4 sebagai kelompok prioritas penerima berbagai program perlindungan sosial pemerintah. Pemanfaatan data biometrik dinilai mampu meningkatkan akurasi penerima manfaat sekaligus meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan.

Biak Numfor menjadi salah satu daerah prioritas nasional dalam perluasan implementasi SPBE yang ditargetkan berjalan sebelum pertengahan Agustus 2026. Karena itu, seluruh perangkat daerah, aparat kampung, hingga kader Posyandu diminta berperan aktif mengawal proses pemutakhiran data yang dilakukan tim teknis di lapangan.

Di sela kunjungan tersebut, Direktur PIAK Ditjen Dukcapil memimpin kick-off meeting digitalisasi bansos bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Ia menekankan kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan agen pendamping yang akan menjadi ujung tombak proses pendataan calon penerima bantuan sosial.

"Keberhasilan digitalisasi bantuan sosial tidak hanya bergantung pada aplikasi atau teknologi yang digunakan, tetapi terutama pada kualitas data kependudukan yang menjadi fondasinya," katanya.

Ia mengingatkan seluruh agen pendamping agar memastikan setiap data yang dihimpun dari masyarakat akurat, mutakhir, dan telah melalui proses validasi. Data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil menjadi referensi identitas tunggal yang mendukung SPBE serta menjadi rujukan berbagai layanan publik, termasuk penyaluran bantuan sosial melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi biometrik.

Selain memperkuat kualitas data, Ditjen Dukcapil juga terus meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui penyediaan data yang aman, pendampingan teknis, serta pemanfaatan Dashboard Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung pemutakhiran data kependudukan secara berkelanjutan sekaligus menciptakan layanan publik yang lebih cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sebagai tindak lanjut kunjungan kerja tersebut, Ditjen Dukcapil bersama Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menggelar kelas teknis bagi aparatur Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain menetapkan puluhan peserta sebagai agen digitalisasi bansos, Kemendagri juga menyerahkan dukungan teknis berupa perangkat VSAT Starlink, data by name by address (BNBA) yang telah dienkripsi beserta panduan dekripsinya, serta akses Dashboard SIAK untuk mendukung pemantauan dan pemutakhiran data kependudukan secara real time.