Gubernur Pramono Tegaskan Komitmen Kerukunan Umat dan Akses Publik Berkeadilan di Jakarta

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menjaga kerukunan umat beragama serta memperkuat kebijakan publik yang berkeadilan bagi seluruh warga. Hal tersebut disampaikannya saat bersilaturahmi bersama para habaib dan ulama di Balai Kota Jakarta, Jumat (19/12).

Menurut Pramono, Jakarta sebagai kota global harus menjadi rumah bersama yang aman dan nyaman bagi seluruh pemeluk agama. Pemprov DKI, kata dia, memberikan ruang seluas-luasnya bagi kegiatan keagamaan selama berjalan secara tertib dan menjunjung nilai toleransi.

"Tidak semua orang memiliki kesempatan dan tingkat keimanan yang sama. Karena itu, pemerintah wajib menghadirkan ruang agar kehidupan beragama di Jakarta dapat berjalan harmonis," ujar Pramono.

Ia menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta membuka akses berbagai ruang publik untuk kegiatan keagamaan, termasuk pemanfaatan Monumen Nasional (Monas) untuk kegiatan shalawat maupun agenda keagamaan lainnya. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin kebebasan beragama.

Dalam kesempatan itu, Pramono juga menyinggung fokus awal kepemimpinannya yang diarahkan pada penyelesaian persoalan strategis Jakarta yang belum tuntas. Beberapa di antaranya adalah monorel di Jalan Rasuna Said, penguatan Lembaga Masyarakat Adat Betawi, Kali Jodo, serta penyelesaian persoalan Rumah Sakit Sumber Waras.

Ia menjelaskan, persoalan monorel di Jalan Rasuna Said telah rampung dari sisi hukum dan akan mulai dibongkar serta ditata ulang pada Januari mendatang. Sementara lahan Rumah Sakit Sumber Waras kini sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemprov DKI Jakarta dan direncanakan dikembangkan menjadi rumah sakit bertaraf internasional serta diajukan sebagai Proyek Strategis Nasional.

Selain itu, Pramono menegaskan komitmennya melanjutkan dan menyempurnakan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) sebagai aset jangka panjang kota. Salah satu fokusnya adalah penyelesaian akses transportasi dengan menghubungkan kawasan Ancol dan JIS melalui pembangunan jembatan sepanjang 350 meter.

"Dengan akses parkir di Ancol dan integrasi transportasi publik, persoalan kemacetan di sekitar JIS bisa diurai. JIS harus benar-benar memberi manfaat luas bagi warga," imbuhnya.

Gubernur Pramono juga menyoroti isu kemiskinan dan ketimpangan sosial yang masih menjadi tantangan utama Jakarta. Meski angka kemiskinan menunjukkan penurunan, Pemprov DKI tetap memprioritaskan kebijakan yang berpihak kepada kelompok rentan.

Ia menegaskan, anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial tidak boleh dikurangi. Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bahkan diperluas hingga jenjang S2 dan S3, termasuk penyiapan beasiswa luar negeri bagi warga dari keluarga kurang mampu.

"Pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan. Keberpihakan kepada warga yang belum beruntung harus terus dijaga," tegas Pramono.

Menutup pertemuan tersebut, Pramono mengapresiasi peran ulama dan tokoh masyarakat dalam menjaga kesejukan Jakarta. Ia berharap sinergi antara pemerintah dan tokoh agama terus terjalin demi mewujudkan Jakarta yang rukun, adil, dan berdaya saing.